Logo Senin, 20 November 2017
Karirpad, Situs Lowongan Kerja Terpercaya
images

Kapolsek Tarumajaya, AKP James Silitonga bersama Danramil 02 Tarumajaya Kapten Inf. Kusmayadi saat penanganan keamanan aksi unjuk rasa di Kantor Desa Segarajaya pada (4/9/2017). (foto: tahar)

BEKASI, KORANMETRO.com - Pelaksanaan pergantian Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang sampai saat ini dalam proses penjaringan bakal calon (Balon) pengganti Kepala Desa sepertinya tidak berjalan mulus.

Pasalnya beberapa pihak dari warga Desa Segarajaya tidak menghendaki adanya PAW dan mempermasalahkan tahapan dalam proses penerimaan pendaftaran yang dinilai melanggar Peraturan Menteri Dalam Negri RI No 110/2016 tentang BPD dan menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada proses penjaringan calon pengganti Kepala Desa antar waktu yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui panitia pemilihan pada (22/08/2017) hingga (28/8/2017) lalu.

Puncaknya, puluhan warga Desa Segarajaya yang dikomando oleh Nurdin S.Ip, Riki Subakti SH, Izhar MR dan Heriyana datang dengan mosi tidak percaya disertai aksi unjuk rasa di pintu gerbang Kantor Desa Segarajaya pada Senin (4/9/2017) kemarin.

Dalam Orasinya, mereka menentang adanya pelaksanaan Pergantian Antar Waktu oleh BPD yang dinilai terburu buru, tidak prosedural dan mengangkangi aturan karena memaksakan terlaksananya PAW tersebut.

Untuk itu, mereka menolak dilanjutkannya pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD dan mendukung dilantiknya penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati hingga terpilihnya Kepala Desa definitif melalui Pilkades serentak.

Sayangnya, Aksi unjuk rasa yang diharapkan mampu merumuskan nota kesepakatan bersama ternyata berakhir tanpa adanya keputusan setelah sepuluh perwakilan dari warga yang dimotori oleh Riki Subakti Dkk lebih memilih walk out saat pemaparan tentang pelaksaan PAW oleh BPD tengah berlangsung sekitar 10 menit.

Diduga ketegangan terjadi saat Riki yang hadir mewakili Desa Segarajaya dipertanyakan status domisilinya oleh anggota BPD, Arie J.L.

Walk Out nya Riki kemudian diikuti oleh perwakilan dari warga lainnya sehingga tidak ada keputusan dan kesepakatan yang terjadi dalam audensi tersebut.

Kendati demikian Ketua BPD Segarajaya, Mulyadi S.Pd dengan tegas menyatakan bahwa BPD tak akan mundur terhadap tekanan dari pihak yang berusaha untuk menghentikan adanya proses pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Segarajaya. Menurutnya, aksi unjuk rasa ini, justru menguatkan BPD untuk segera mendorong Bupati agar menunjuk PJ yang nantinya akan menghantar PAW.

Sementara itu Arie J.L salah satu anggota BPD yang aktif menjadi juru bicara BPD saat berlangsungnya audiensi merasa sangat yakin bahwa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antar waktu sudah menjalankan Undang-undang dengan benar seperti yang diatur pada Perda Kabupaten Bekasi No 8/2016 tentang PAW. Mengenai PJ itu juga telah dilakukan tahapannya.

"Nih, lihat. Hasil audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaetn Bekasi yang dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Perwakilan DPMD, semua lintas Partai dan Fraksi yang digelar pada (30/8/2017) lalu telah disepakati untuk segera ditunjuknya PJ oleh Bupati. Jadi kita BPD sudah menjalankan aturannya, kita gak ngerti kalau dari DPMD ada istilah 'ayu ting ting; seperti yang mereka katakan," sanggah Arie kepada wartawan KORANMETRO.com usai Walk outnya perwakilan warga.

Hal itu diperkuat dengan hadirnya Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi Zuli Zulkifli beserta beberapa BPD dari desa lainnya yang turut memberikan dukungan terhadap BPD Segarajaya.

Saat dipinta komentarnya oleh awak media yang menemuinya Zuli berpandangan bahwa penyelenggaraan PAW oleh BPD Segarajaya sudah on the track, terkait proses penjaringan calon pengganti Kepala Desa yang masih berlanjut, Zuli mengatakan itu tak masalah.

"Itu artinya tidak ada persoalan, tinggal menunggu penjabatnya. Intinya ini hanya masalah penetapan SK penjabat (PJ) yang seharusnya segera diproses agar persoalan polemik di desa ini bisa terjawab," kata Zuli berharap agar Bupati segera secepatnya menetapkan PJ.

"Karena ini semua bola liarnya ada di kabupaten, jangan sampai permasalahan di Segarajaya akan menjadi persoalan Bekasi dan ketika persoalan ini menjadi bumerang buat masyarakat maka ini akan menjadi bumerang pula bagi masyarakat Bekasi," ujar Zuli menambahkan.

Ditempat terpisah Camat Tarumajaya Drs. Dwy Sigit Andrian MM sangat mengapresiasi adanya unjuk rasa di Kantor Desa Segarajaya, "Itu hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia, masyarakat harus cerdas dan bisa menjadi sosial kontrol terhadap lingkungan dan pembangunan. Harapan saya agar semua pihak bisa menahan diri dan tetap menjaga suasana yang kondusif," ujar Sigit kepada KORANMETRO.com di Kantor Kecamatan Tarumajaya. (tahar)