Logo Minggu, 19 Agustus 2018
Karirpad, Situs Lowongan Kerja Terpercaya
images

Ilustrasi Juru Parkir.

JAKARTA, KORANMETRO.com - Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan (UPT Perpakiran Dushub) DKI Jakarta membantah pemotongan remunerasi terhadap pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan tindakan sewenang-wenang.

Pemotongan itu dilakukan tidak lain disebabkan berkurangnya pendapatan. Tidak tercapainya target pada Juni-Juli 2018, parkir di Ibu Kota saat itu karena libur panjang Lebaran Idul Fitri 1439 hijriah, warga Jakarta sebagian besar pulang kampung, sehingga otomatis pendapatan menurun, tidak mencapai target, sehingga penghasilan karyawan tetap non PNS pun dipotong adalah sesuatu yang wajar.

Hal itu dikataka Humas UPT Perparkiran Dishub DKI, Ivan Valentino kepada wartawan usai menerima segelintir pendemo yang diduga orang bayaran dari pihak tertentu, di kantor UPT Perparkiran, Senin (6/8/2018) kemarin.

Sementara itu, soal pertemuan pihak UPT perparkiran dengan para pengunjuk rasa, menurut Ivan Valentino tidak menghasilkan kesepakatan apa pun.

"Mereka tidak mau dengar penjelasan kami. Alasan mereka pertemuan tidak dengan kepala UPT. Ya silahkan saja mereka menyampaikan aspirasinya. Ini era demokrasi kok," kata Ivan.

Pendemo yang diduga dibayar oleh pihak tertentu, menyampaikan aspirasinya tanpa data yang valid. "Asal Bunyi" (Asbun). Mereka menuding UPT Perparkiran dikelola tidak dengan profesional.

"Padahal kami bekerja sudah lebih baik dari era kepemimpinan sebelumnya. Tahun 2017 kami mampu mencapai pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 107 miliar. Tahun 2016 mencapai pendapatan Rp52 miliar di atas target Rp48 miliar," tambahnya.

Lebih lanjut Ivan menjelaskan, dalam memperbaiki sistem perparkiran yang mengarah pada hitung-hitungan yang jelas, UPT diakui merekrut pegawai akutansi. Dan hal itu juga dilakukan secara prosedural, termasuk ditraining selama 3 bulan.

"Kami merekrut tiga karyawan dengan kualifikasi sarjana akutansi yang memiliki kemampuan mengelola keuangan. Kami sangat membutuhkan SDM yang mamiliki kualitas, dilakukan secara profesiomal, tes tertulis dan tes wawancara, sehingga SDM yang kami terima.memiliki kualitas yang baik," jelas Ivan.

Menurut Ivan, Gubernur, Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan- Sandiaga Uno, dan Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah cukup puas dengan kinerja UPT Perpakiran, karena mampu mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.

"Kami akan terus meningkatkan kinerja dengan mengubah sistem penarikan parkir manual (sobek kertas) beralih pada penagihan dengan sistem aplikasi, sehingga mengurangi kebocoran dari penarikan potensi PAD parkir," katanya.

Pihaknya juga sedang mempersiapkan lelang investasi terhadap 22 alat mesin parkir berbasis aplikasi di lima wilayah DKI. "Era digital ini tidak zamannya lagi parkir sobek kertas.

Apa lagi sebentar lagi ada MRT Jakarta dan LRT Jakarta di mana parkir harus menjadi bagian tak terpisahkan dari layanan trayranspory massal berbasis rel, perlu SDM yang berkualitas," ucap Ivan. (potan simamor)