Logo Minggu, 19 Agustus 2018
Karirpad, Situs Lowongan Kerja Terpercaya
images

Forum Komunikasi Penghuni Perumahan Cijantung (FKPPC) II, Ida Sunar Indarti.

JAKARTA, KORANMETRO.com - Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penghuni Perumahan Cijantung (FKPPC) II menuntut keadilan atas penggusuran yang dilakukan pihak Kodam Jaya. Penggusuran yang dilakukan Kodam Jaya di Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung II, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dinilai cacat hukum dan tidak berdasar.

Ketua FKPPC II, Ida Sunar Indarti mengatakan, status tanah yang didiami oleh warga Cipayung II bukanlah tanah milik Kodam Jaya. Hal itu dibuktikan melalui surat dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyatakan tanah tersebut tak memiliki kepemilikan yang sah.

"Tuntutan kita sudah terbukti saat mediasi di Kantor Staff Kepresidenan (KSP) deputi 5 dipertemukan dengan pihak Kemenhan, dan tak terbukti kalau Kodam Jaya tak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah dan rumah di Cijantung II," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Selain itu, pihaknya juga telah mendatangi Kelurahan dan menerima surat yang menyatakan bahwa, pihak Kelurahan tak memiliki dokumen apapun tentang kepemilikan Cijantung II.

"Artinya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 24 butir 2 yang berbunyi 'Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut," ungkapnya.

"Kalau mengacu pada PP tersebut, kamilah yang lebih berhak memilikinya, bukan Kodam Jaya/TNI AD," tegas Ida.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga telah mendapatkan pernyataan dari Kakanwil BPN bahwa Cijantung II adalah tanah negara sesuai dengan UU yang berlaku.

Pihaknya juga menilai, dasar aturan yang digunakan Kodam Jaya untuk meminta mereka mengosongkan tempat tinggal yakni Peraturan Menhan Nomor 30 Tahun 2009 Junto Pasal 13 ayat 2 Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/28/VIII/1975 Tanggal 21 Agustus 1975 tentang yang diperkenankan menempati rumah dinas TNI AD adalah anggota TNI AD, purnawirawan/warakawuri, sedangkan putra putrinya tidak berhak menempatinya, sudah tidak berlaku lagi atau sudah dicabut.

"Itulah makanya saya bilang Kodam mengacu ke undang-undang yang sudah tidak berlaku," ujarnya.

Padahal menurut dia, pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 diubah dengan PP 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara, anak tentara bisa mengajukan pembelian rumah kepada negara.

"Walaupun orangtua sudah meninggal dunia jika sudah ditempati lebih dari 10 tahun, bisa diajukan untuk dibeli oleh anak yang sah," ujarnya.

Didasari atas data dan fakta yang ada, Ida berharap agar Bapak Ryamizard dapat melepaskan hak atas tanah Cijantung II yang notabene bukan milik TNI. Serta, memperkenankan para warga yang merupakan keluarga pahlawan dan pejuang kemerdekaan yang diusir paksa, untuk kembali ke rumah asal.

Untuk diketahui, sejak awal tahun hingga April 2017, pihak Kodam Jaya telah melakukan pengosongan terhadap warga yang tinggal di Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung II, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Menurut data yang dihimpun, lebih dari tiga kali pengosongan dilakukan Kodam Jaya terhadap kurang lebih 50 rumah di dalam komplek tersebut.

Sekitar 100 kepala keluarga dengan 300 jiwa disebut kena dampak pengosongan ini. bertemu dengan salah satu warga yang rumahnya mengalami pengosongan oleh Kodam Jaya, Rabu (26/4/2017) silam. (potan simamora)