Logo Minggu, 18 November 2018
images

Para pekerja melakukan persiapan betonisasi di Jalan Marunda Makmur Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (foto: tahar)

BEKASI, KORANMETRO.com - Miris, disaat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersandung masalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), proyek peningkatan Jalan Marunda Makmur di Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diduga sarat kecurangan.

Hal tersebut terlihat saat Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Merah Putih Mac Tarumajaya melihat banyaknya kejanggalan pekerjaan saat melakukan sidak pada Minggu (14/10/2018) kemarin.

"Jelas, ini proyek siluman namanya karena tidak ada papan proyeknya," ketus Raymond menyayangkan. Parahnya lagi, lanjut Raymon, Kecurangan yang dilihatnya dilakukan secara terang-terangan.

"Saat pengecoran, setahu saya mesti ada besi wire mash yang saling mengikat dengan tibar, tapi ini banyak yang tidak dipasang, begitu juga dengan tibarnya. Kontraktor langsung main ngecor padahal banyak bagian yang belum dipasangi besi," ungkap Raymon kepada KORANMETRO.com, Selasa (16/10/2018) malam.

Atas kejadian tersebut, Raymon menduga adanya main mata Dinas PUPR Kabupaten Bekasi lantaran pengawas kegiatan dan konsultan tidak melakukan tindakan apapun dengan kecurangan tersebut.

"Seharus Dinas PUPR datang langsung melihat banyaknya kebobrokan pada proyek peningkatan jalan ini. Bongkar dan cor ulang bila perlu," tandas Raymon.   

Diketahui, proyek peningkatan jalan di perbatasan DKI yang dimulai dari Desa Segara Makmur hingga Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi itu bersumber pada APBD tahun anggaran 2018 melalui Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Sementara Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat ini masih disegel penyidik KPK terkait sekandal izin proyek pembangunan Meikarta yang juga melibatkan Bupati Bekasi Dr. Neneng Hasanah Yasin. (tahar)