Logo Selasa, 25 September 2018
images

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto . (foto: potan)

JAKARTA, KORANMETRO.com - Terkait kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan, yang berencana memberikan ijin becak beroperasi di wilayah tertentu di Ibu Kota, maka Perda No 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Tibum), mengenai pelarangan becak, harus direvisi.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengatakan, Perda itu bertentangan dengan Undang-Undang karena menghalangi warga negara untuk menjalankan usaha dan mencari nafkah, dan dapat disebut sebagai pelanggaran HAM.

"Perda ini sudah saatnya direvisi," kata Sugiyanto, yang menyebutkan telah memasukkan surat permintaan revisi ke kantor Gubernur DKI Jakarta dan DPRD, Rabu (28/02/2018) kemarin.

Sugiyanto juga mengatakan, apa yang dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Gubernur Anies Baswedan, segala bentuk kebijakannya termasuk mendukung beroprasi becak dilingkungan tertentu di Jakarta.

Menurutnya Sugiyanto,  pada kawasan tertentu becak masih dibutuhkan, terbukti keberadaan becak masih ada di beberapa wilayah seperti di Teluk Gong, Pademangan, Bandengan, Muara Baru, Tanah Pasir, Koja, Semper Barat, Jelambar, Tanjung Priok, Kalibaru. Bahkan sekarang kata dia jumlahnya  berkisar 1.415 becak.

"Sekarang becak masih dibutuhkan, kalau becak sudah tidak dibutuhkan lagi oleh warga Jakarta, maka akan hilang dengan sendirinya tanpa harus ada perda larangan becak," tegas dia.

Lebih lanjut, Sugiyanto juga berencana melakukan uji materi Perda Nomor 8/2007 tentang Tibum, khusunya pasal 29 perihal becak kepada Mahkamah Agung (MA). (potan)