Logo Selasa, 25 September 2018
images

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo. (ist)

JAKARTA, KORANMETRO.com – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengimbau masyarakat agar tidakmembuat kegaduhan secara sengaja, saat menjelang Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019 yang tersulut hanya karena perbedaan pilihan.

Pria yang akrab di sapa Bamsoet ini mengatakan, stabilitas keamanan harus terjaga dengan baik, agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak tercemarkan dengan kericuhan.

“Walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Bamsoet seperti dilansir Minggu (8/4/2018).

Pernyataan Bamsoet tersebut keluar setelah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo di DPR.

Dalam pertemuan itu di hadiri juga dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dan Desmond J. Mahesa, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun.

Pertemuan tersebut menurut Bamsoet, membahas penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini.

“Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kulitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi,” ucap Bamsoet.

Pria yang juga Politisi Partai Golkar itu berpandangan, untuk Pileg dan Pilpres tetap harus dilakukan secara langsung. Cukup Pilkada yang proses pemilihannya dikembalikan melalui DPRD.

Bamsoet mengatakan sebenarnya dalam Undang-undang Pilkada tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung.

Lanjut Bamsoet, pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak setuju, alasannya masyarakat lebih menghendaki pemilihan dilakukan secara langsung.

“Akhirnya, saat itu pak SBY mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengubah mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung,” ucap Bamsoet. (ist/rus)