Logo Minggu, 18 November 2018
images

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik.

KORANMETRO.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhaemi mengaku sikap ngotot partai Gerindra untuk mengambil jatah kursi Wakil Gubernur bisa mengganggu koalisi jelang Pemilu 2019.

"Bisa jadi (mengganggu koalisi Gerindra-PKS). Namanya juga kader mereka pasti bisa bersikap," kata Suhaemi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis (25/10/2018).

 Sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan terkait nama wagub untuk menanyakan kepada Ketua DPD Gerindra DKI M. Taufik. Karena wewenang untuk menentukan wagub ada di tangan Ketua DPD.

Menanggapi pernyataan Prabowo tersebut, Suhaemi mengaku dirinya tidak tahu maksud mantan Danjen Kopasus itu. "Saya engga tau maksudnya. Jadi tanyakan langsung pada pak Prabowo," tegas Suhaemi. 

Suhaemi menegaskan jika PKS masih  berharap Gerindra memegang komitmen saat penetapan Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo. "Jadi begini, sewaktu penetapan Cawapres kan sudah ada komitmen antara Gerindra dan PKS. Yang hadir waktu rapat itu adalah pimpinan PKS kebetulan saya tidak hadir. Jadi dari komunikasi yang dibangun, sudah jelas arahnya wagub dari PKS," urai Suhaemi. 

Ditanya jika Gerindra tetap ngotot akan mengajukan nama M. Taufik sebagai wagub untuk dipilih lewat voting di DPRD DKI, Suhaemi kembali mempertanyakan soal komitmen Gerindra.

"Loh kan tadi saya sudah bilang, kalau antara PKS dan Gerindra sudah ada komitmen," ujar Suhaemi.

Sementara menanggapi pernyataan PKS, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik hanya tersenyum. "Gak apa-apa kalau PKS mau kursi Wagub," kata Taufik. 

Namun Taufik menuturkan jika pihaknya akan melakukan komunikasi dengan PKS terkait kursi Wagub DKI. "Insya Allah pertemuan dengan PKS akan dilakukan awal November," ujar Wakil Ketua DPRD DKI tersebut. (drajat)