Logo Senin, 19 November 2018
images

Bangunan Disegel

JAKARTA, KORANMETRO.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta nampaknya harus kembali tegas dalam penegakan hukum dalam soal pembangunan, sebab belakangan ini disinyalir para pemimpin proyek pembangunan tidak lagi menghiraukan apa-apa yang menjadi larangan, salah satu contoh soal penyegelan.

Seperti contoh bangunan perkantoran milik PT. Langgeng Anugrah Luhur di JI. Hayam Wuruk V Nomor 5, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Petugas dari Suku Dinas Cipta , Tata Ruang dan Pertanahan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sudah melakukan penyegelan karena bermasalah melanggar rencana jalan atau garis sepadan bangunan (GSB), namun pihak pengembang masih terus melanjutkan pembangunan.

Bahkan papan spanduk penyegelan berwarna merah sudah dipindahkan kebagaian dalam bangunan tersebut. Padahal sebelumnya papan penyegelan berada di luar bangunan bakal menjadi gedung dijadikan spa kecantikan itu.

Dari pantauan KORANMETRO.com, aktifitas pembangunanan memang masih berjalan, tepat digaris padan jalan hingga lebih. Para pekerja terlihat sedang menggali kolam spiteng yang letaknya tidak jauh dari pinggir ruas jalan.

Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif Indonesia For Transparansi and Acountability (Infra) Agus Chairudin menilai, kejadian itu bisa juga disebabkan akibat pengawasan dan penertiban kini sudah dilebur dalam satu dinas, seharusnya berdiri sendiri sehingga lebih optimal seperti kala itu ditangani oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B).

"Semua ini akibat fungsi pengawasan dan penertiban sudah digabung dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata), sehingga untuk penindakannya kurang optimal. Jadi sifatnya hanya memberikan rekomendasi kepada  Satpol PP untuk pembongkaran jika ditemukan bangunan bermasalah di lapangan.  Nah tinggal pelaksanaannya ada di Satpol PP.  Bisa saja ada oknum yang bermain di ranah ini," kata Agus, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).

Lebih lanjut Agus menambahkan, walaupun nanti ada sanksi pada pemilik bangunan, sifatnya hanya berbentuk tindak pidana ringan.

"Umumnya pemilik bangunan berani mengabaikan segel disebabkan hanya dikenakan sanksi tipiring. Tanpa ada pembongkaran secara total bangunan," tambahnya.

Atas apa yang terjadi soal lemahnya pengawasan itu kata Agus, gubernur kembali harus melihat tupoksi dari masing-masing dinas, dan mengambil sikap tegas dengan membongkar seluruh bangunan yang bermasalah.

"Infra mendesak gubernur untuk secara tegas mengoptimalkan tupoksi Satpol PP dalam hal penegakan perda, yaitu membongkar total bangunan tersegel terlebih bangunan tanpa IMB tanpa pilih kasih," pungkasnya. (potan simamora)