Logo Selasa, 25 September 2018
images

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

JAKARTA, KORANMETRO.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD setuju dengan adanya pengkajian ulang sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung oleh pemerintah dan DPR.

Menurutnya, sistem Pilkada langsung tidak memberikan begitu banyak manfaat, justru sebaliknya memberikan banyak mudhorot.

“Suara sangat setuju itu saya mantan hakim MK ini banyak banget itu mudhorotnya itu Pilkada langsung,” kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan, situasi pada waktu Pilkada langsung yang baru disahkan saat itu suasana politik sedang memanas, disebabkan adanya perseteruan antar dua kubu yakni koalisi merah putih dan indonesia hebat.

Ia menuturkan, kalau pada saat itu berpikir melakukan Pilkada lewat DPRD oleh karena Koalisi Merah Putih itu menguasai kursi di parlemen.

Mahfud mengatakan, untuk perolehan suara kira-kira bisa diraih dengan mudah oleh kubu KMP.

Sementara itu, disisi lain Koalaisi Indonesia Hebat saat itu sangat dominan menguasai eksekutif, dan kemudian maka di keluarkan Perppu bahwa Pilkada itu harus langsung tidak di DPRD.

“Dicabut itu dalam suasana politik masih panas ada koalisi merah putih dan Indonesia hebat itu. Tapi sekarang kita udah jernih berpikir engga ada lagi dua koalisi itu,” ungkapnya seperti dilansir Selasa (10/4/2018).

Menurutnya, untuk pemilu selanjutnya mesti dipertimbangkan lagi dengan pola Pilkada langsung. Sebab banyak mudorotnya, malah banyak melakukan tindak pidana, bahkan sampai dipenjara.

“Saya kira untuk dipertimbangkan kembali karena mudurotnya sangat banyak, iya penjagalan ditengah jalan penyuapan pada KPUD, kemudian korupsi anggaran daerah, pemalsuan dokumen itu yang saya lihat mobilisasi massa, pemecatan pegawai yang tidak mendukung birokrasi atau incumbent itu banyak sekali, biaya politik dan biaya ssoial mahal,” tandas Mantan MK ini. (potan simamora)