Logo Minggu, 18 November 2018
images

Sukra Bin Meran didampingi putrinya saat bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Deni Santo beberapa waktu lalu. (foto: tahar)

BEKASI, KORANMETRO.com - Sukra Bin Meran (86) memberi apresiasi kepada Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil dan Ombudsman RI Jawa Barat yang telah merespon permohonan perlindungan hukum dan pembatalan sertifikat SHGB 51 atas nama PT. Multi Karya Hasil Prima di tanah miliknya untuk perluasan Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center wilayah Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Kamis (25/10/2018).

Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi setelah adanya permintaan perlindungan hukum Sukra Bin Meran kepada Menteri ATR /Kepala BPN Sofyan Djalil atas terbitnya SHGB 51 PT. Multi Karya Hasil Prima di atas tanah milik Sukra Bin Meran berdasarkan tanah girik dan letter C No 227/127 Persil 44/Dll seluas 27.440 M2.

Dalam surat bernomor 529/38.1-800.38/IX/2018 disebutkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk melakukan penelitian data fisik, data yuridis dan data administrasi terhadap penerbitan SHGB 51 dan memetakan masalahnya untuk mengetahui posisi kasus secara aktual serta menyelesaikan masalah tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi juga diminta untuk melaporkan hasilnya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah.

Selain itu, Ombudman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat melalui surat bernomor 0101/KLA/0123.2018/Bd-06/X/2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat meminta agar melakukan penelitian dan memberikan penjelasan berkenaan dengan dokumen riwayat penerbitan SHGB 51 atas nama PT. Multi Karya Hasil Prima dan tindak lanjut dari Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dalam menindak lanjuti laporan yang disampaikan Sukra Bin Meran.

Ombudsman RI Perwakilan Prov. Jawa Barat juga meminta penjelasan mekanisme pengawasan dan kordinasi yang dijalankan oleh Kantor Wilayah BPN Jawa Barat terhadap kantor Pertanahan Kabupaten Bekaai dalam menangani permasalahan yang dikeluhkan oleh Sukra Bin Meran serta konsekwensi atau langkah BPN dalam memecahkan permasalahan tersebut jika dalam penerbitqn SHGB 51 terdapat cacat hukum administrasi.

Sementara itu, Sukra Bin Meran (86) saat ditemui KORANMETRO.com di kediamannya di wilayah Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berharap pemohonan perlindungan dirinya kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan juga Ombudsman bisa menguak kebenaran yang sebenarnya.

"Saya sudah katakan saya siap dilaknat oleh Allah SWT apabila saya pernah menjual tanah tersebut, tapi saya juga akan melaknati orang-orang yang telah menzholimi saya dan menipu saya," ujar engkong Sukra, Kamis (25/10/2018).

"Mudah-mudahan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Menteri Sofyan Djalil mau membantu saya dan Orang-orang di Kantor Pertanahan tidak merekayasa tanah milik saya, ingat laknat Allah," ujarnya mengingatkan.

Diberitakan sebelumnya, Sukra Bin Meran telah melaporkan penyerobotan tanah miliknya kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kemenko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Dr. H Witanto SH, Ombudsman RI Jawa Barat, Wakil DPR RI Fahri Hamzah, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Sejumlah Instansi lainnya.

Sementara dasar kepemilikan Sukra Bin Meran adalah Girik atau Letter C 227/127, Persil 44/Dll, PBB dan Surat Tanda Bukti Pembayaran STTS tahun 2018 sebanyak Rp. 19,120,192,- Surat Keterangan Kepala Desa, dan Surat pernyataan beberapa saksi yang menguatkan kepemilikan Sukra Bin Meran. (tahar)