Logo Selasa, 25 September 2018
images

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani.

JAKARTA, KORANMETRO.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani mengatakan,  wacana dikembalikannya sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD tidak perlu buru-buru ditolak. Sebaiknya wacana tersebut dikaji kembali secara rinci.

"Soal Pilkada dikembalikan melalui DPRD, PPP meminta agar wacana ini jangan buru-buru ditolak. Mari bersama-sama kita lakukan kajian dari berbagai aspek multi disiplin terkait," kata Arsul di DPP PPP Menteng, Rabu (11/4/2018).

Asrul menambahkan, munculnya wacana tersebut bukannya tanpa pertimbangan, sebab dengan sistem Pilkada langsung, kata dia juga rawan munculnya segregasi masyarakat yang berlanjut meski kontestasi Pilkada telah berakhir.

Menurut Asrul, PPP juga melihat bahwa keinginan untuk mengembalikan Pilkada itu bukan tanpa argumentasi sosiologis. Tidak hanya terkait dengan realitas banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi saja akibat mereka melakukan upaya pengembalian biaya-biaya politik yang tinggi ketika pencalonan dan proses Pilkada, bahkan di banyak daerah Pilkada langsung juga menimbulkan segregasi masyarakat yang tidak berakhir setelah pilkadanya selesai, tegas Anggota Komisi III DPR tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menyuarakan untuk mengevaluasi sistem Pilkada langsung. Dengan begitu, tak tertutup kemungkinan evaluasi menghasilkan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. (potan simamora)