Logo Rabu, 17 Oktober 2018
images

Direktur Eksekutif Bisnis PT PII, Muhammad Wahid Sutopo dalam acara media briefing di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

JAKARTA, KORANMETRO.com - Banyaknya pembangunan proyek infrastruktur berskala besar, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melirik sistem Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk merealisasikan penyediaan infrastruktur berkualitas di DKI Jakarta.

Terkait hal itu, sebelum melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur dengan sistem KPBU, Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno bersama jajarannya mendiskusikannya terlebih dahulu dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang menjadi kepanjangantangan Kementerian Keuangan. Agar proyek itu mendapat penjaminan dari PT PII, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Bisnis PT PII, Muhammad Wahid Sutopo dalam acara media briefing di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (20/4/2018) kemarin.

“Sebetulnya, Pak Wagub dan rombongan dari Pemprov DKI telah datang ke kantor bersama PII. Pak Sandiaga menyampaikan gambaran rencana proyek yang akan di-KPBU-kan. Saya enggak hapal apa saja karena panjang listnya,” kata Sutopo.

Dari hasil pembahasan tersebut, Sandiaga menyatakan akan mempersiapkan dari sisi kelembagaannya. Selain itu, akan menilai kembali dari daftar proyek berskala besar itu, mana yang akan dijadikan proyek prioritas untuk diusulkan menggunakan skema pembiayaan dengan KPBU.

“Di listnya cukup banyak. Mereka lagi lihat mana yang dijadikan prioritas dan akan didahulukan. Itu bisa dikaji dari aspek kesiapan proyek dan ketersediaan lahan,” ujarnya.

Sehingga PT PII bisa memberikan penjaminan terhadap proyek tersebut agar dapat berproses dengan lancar dan berjalan dengan baik, tidak mangkrak.

“Sekarang mereka sedang persiapan dari sisi kelembagaannya,” imbuhnya.

Sutopo menjelaskan, PT PII hadir untuk memberikan penjaminan terhadap proyek infrastruktur yang dilakukan Pemprov DKI. Penjaminan diberikan untuk memberikan kepastian terhadap resiko yang akan terjadi selama proyek itu berlangsung. Terutama resiko politik seperti perubahan kebijakan karena pergantian kepemimpinan daerah. Supaya proyek ini tidak berhenti ketika terjadi pergantian kepala daerah.

“Tidak hanya itu, kita sebagai bangsa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan menggalang potensi, baik dari pemerintah, BUMN, BUMD maupun badan usaha swasta,” ungkapnya.

Ditempat terpisah, Sandiaga menegaskan Pemprov DKI akan menggunakan KPBU untuk membangun sejumlah infrastruktur di tahun 2018. Konsep public private partnership (PPP) dengan skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur di Jakarta sudah dikomunikasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) RI.

"Kami sudah menyampaikan informasi kepada Menkeu terkait akan digunakannya skema PPP dengan sistem KPBU secara intensif di 2018," kata Sandi.

Rencananya, akan ada tujuh proyek infrastruktur strategis yang akan dibangun Pemprov DKI dengan konsep KPBU. Yaitu pembangunan jalur pipa distribusi SPAM Jatiluhur, Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Zona 8 di Marunda, pembangunan Intemediate Treatment Facility (ITF), Rumah Sakit Terpadu Penyakit Tidak Menular, Stadion BMW bertaraf internasional serta yaitu pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase II dan enam koridor LRT lainnya. (potan simamora)

Radja Konsultan Perizinan, siap membantu pengurusan dokumen legalitas perusahaan Anda dalam mendirikan PT, CV, UD, Koperasi, SIUP, TDP, TDUP, IUI, TDG, SIUP MB, IMB, KRK, IPTB, SLF, SKK, dll. Untuk wilayah Jakarta, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Untuk info lengkap hubungi 081510868686 / WA: 081285833108.