Logo Selasa, 25 September 2018
images

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang juga Wakil Gubernur DKI. (foto: potan)

JAKARTA, KORANMETRO.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana kasus korupsi ikut perhelatan Pileg 2019, hal yang lumrah. Menurutnya, langkah tersebut sebagai upaya untuk membentuk jalannya pemerintahan ke arah yang lebih bersih.

"Saya melihat bahwa ada harapan untuk ke depan, pemerintahan yang betul-betul bebas korupsi,” kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018).

Sandi yang juga wakil gubernur DKI itu berharap para pimpinan partai politik logowo dalam melihat munculnya peraturan tersebut. Sebab, kata dia aturan itu mengarah pada usaha untuk mewujudkan Indonesia terbebas dari korupsi.

"Teman-teman yang ada di pimpinan partai yang akan menentukan bagaimana pembentukan dari pemerintahan ke depan. Itu yang menjadi harapan kita semua,” jelasnya.

Seperti diketahui secara  resmi KPU RI, melalui Ketua KPU RI Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota.

PKPU tersebut juga mengatur larangan eks koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, yang mana poin itu tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi".

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang. (potan simamora)

Radja Konsultan Perizinan, siap membantu pengurusan dokumen legalitas perusahaan Anda dalam mendirikan PT, CV, UD, Koperasi, SIUP, TDP, TDUP, IUI, TDG, SIUP MB, IMB, KRK, IPTB, SLF, SKK, dll. Untuk wilayah Jakarta, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Untuk info lengkap Hotline/WA: 081285833108. (Jack Rusto)