Logo Jumat, 21 September 2018
Karirpad, Situs Lowongan Kerja Terpercaya
images

Ketua ASA Center Alex Asmasoebrata bersama salah satu penghuni apartemen (rusun) Graha Cempaka Mas (GCM), Leonardo.

JAKARTA, KORANMETRO.com - Kisruh antara penghuni dan pengelola Rumah Susun (Rusun) Graha Cempaka Mas (GCM), akan dibantu diselesaikan oleh ALEX Asmasoebrata Center (ASA Center). Salah satunya dengan mempertemukan perwakilan penghuni, dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Seperti diketahui kisruh antara penghuni dan pengelola itu terjadi sejak 2013 silam.

“Ya, kemarin kami telah menggelar pertemuan dengan perwakilan para penghuni dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik. Intinya, kami ingin menjembatani agar kisruh ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut,” kata Ketua ASA Center Alex Asmasoebrata kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (25/5/2018) kemarin.

Menurut Alex, warga kecewa terhadap aksi pendudukan sejumlah orang yang menurutnya dilakukan oleh oknum pengelola.

“Preman dan satpam nginap di koridor milik warga. Mereka menduduki tanpa hak, melakukan pengrusakan dan masuk pekarangan pada tengah malam,” ujar dia.

Alex mengungkapkan, hasil pertemuan ini akan dilaporkan kepada gubernur dan wagub untuk ditindaklanjuti.

"Kita berharap pak gubernur dan wagub segera mengambil sikap. Mereka ini warga yang juga harus dilindungi dan dibela hak-haknya," tegas Alex.

Sementara itu salah seorang penghuni di apartemen Graha Cempaka Mas, Leonardo mengatakan pihaknya keberatan dengan sikap pengelola.

Menurut Leo, seharusnya pemilik sekaligus penghuni punya hak menentukan pengelolaan sendiri. Semua harus berdasarkan kesepakatan bersama para pemilik.

“Kami sebagai warga tentunya ingin agar hak pengelolaan dipercayakan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas yang dibentuk oleh kami,” kata Leo.

Leo mengungkapkan, pengelola saat ini rawan terhadap tindakan korupsi. Warga di peras dengan berbagai macam besaran iuran yang tidak jelas. Kata dia, pajak apartemen bahkan dibebankan pada penghuni, dan hal itu belum tentu distorkan ke dinas pajak.

"Pengelola rawan korupsi, terutama soal pajak. Kalau dihitung sekitar belasan tahun keberadaan apartemen tersebut sudah berapa besar pungutan pajak dilakukan," tegas Leo.

"Mereka yang ada dalam lingkup pengelola adalah bagian dari pengembang. Hal tersebut tidak benar," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, berjanji membantu warga apartemen yang diperlakukan tidak adil oleh oknum pengelola.

“Sudah menjadi tugas DPRD untuk membantu masyarakat,” tandasnya. (potan simamora)

Radja Konsultan Perizinan, siap membantu pengurusan dokumen legalitas perusahaan Anda dalam mendirikan PT, CV, UD, Koperasi, SIUP, TDP, TDUP, IUI, TDG, SIUP MB, IMB, KRK, IPTB, SLF, SKK, dll. Untuk wilayah Jakarta, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Untuk info lengkap hotline/wa: 081285833108. (Jack Rusto)