Logo Rabu, 17 Oktober 2018
images

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno.

JAKARTA, KORANMETRO.com - Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengungkapkan akan lebih banyak pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) strategis yang akan dirombak, rencananya dilakukan usai lebaran. Hal ini sebagai lanjutan dari  pencopotan tiga pejabat eselon dua yang dilakukan Jumat kemarin.

Wagub Sandi mengatakan pencopotan jabatan kepala SKPD terhadap Indrastuty dari BPPBJ, Tedy Agustino dari Dinas Perumahan, dan Sopan Andrianto dari Dinas Pendidikan, sudah direncanakan cukup lama.

“Pak Gubernur sudah menunjukkan ketegasannya untuk melengserkan pejabat yang kinerjanya kurang bagus alias memble. Sebentar lagi pencopotan jabatan akan diikuti lebih banyak lagi,” kata Sandi pada acara silaturahmi dan buka bersama di kantor Sekretaris Bersama (Sekber) Gerindra-PKS–PAN di Jl Amir Hamzah, Kel. Pegangsaan, Jakarta Pusat, Minggu (10/6/2018) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Sandi juga bercerita masalah kasus pembelian lahan milik yayasan RS Sumber Waras, Grogol dan lahan di Cengkareng mulai diproses secara hukum.

“Ternyata dua kasus pembelian lahan bermasalah ini nilainya cukup besar, hampir Rp 1,3 triliun. Sedangkan kasus pengadaan pohon imitasi yang cuma Rp 600 juta saja banyak disoroti, apalagi kasus Sumber Waras dan lahan di Cengkareng, harus diusut tuntas,” ungkapnya dalam acara yang dihadiri puluhan tokoh aktivis LSM dan wartawan.

Sementara itu Ketua Sekber M Taufik menambahkan bahwa pelengseran cuma tiga pejabat menurutnya terlalu sedikit.

“Mestinya ada sekitar 80 persen dari 43 SKPD dan puluhan pejabat eselon dua dan satu yang harus diganti, karena sebagian besar kinerjanya memble,” kata Taufik yang juga ketua DPD Gerindra DKI Jakarta.

Menurutnya Pemerintahan Anies sudah mulai menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan.

“Hal itu dibuktikan keberhasilan Pemprov DKI mendapat opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana selama empat sebelumnya tak pernah dapat opini tertinggi dari auditor negara,” jelas Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI.

“DKI juga telah menunjukkan perbaikan kelola keuangan dengan skema 60 belanja langsung dan 40 persen belanja tak langsung. Kalau sebelumnya 60 persen untuk gaji PNS dan 40 persen untuk belanja langsung,” tambahnya. (potan simamora)

Radja Konsultan Perizinan, siap membantu pengurusan dokumen legalitas perusahaan Anda dalam mendirikan PT, CV, UD, Koperasi, SIUP, TDP, TDUP, IUI, TDG, SIUP MB, IMB, KRK, IPTB, SLF, SKK, dll. Untuk wilayah Jakarta, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Untuk info lengkap Hotline/WA: 081285833108. (Jack Rusto)