Logo Jumat, 22 Februari 2019
images

Kuasa Hukum Warga Apartemen Mediterania Palace Residences Dewi Febriani, SH didampingi kedua rekannya. (ist)

JAKARTA, KORANMETRO.com - Upaya pemilik dan penghuni Apartemen Mediterania Palace Residences Kemayoran dalam mencari keadilan terus dilakukan. Pada Jumat (25/1/2019), puluhan warga penghuni menggelar protes untuk menggagalkan Rapat umum tahunan anggota (RUTA) yang digelar di Gedung Integrity Convention Center Mega Glodok Kemayoran lantai 9, Jalan Angkasa Kav. B-6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun akhirnya RUTA batal dilaksanakan.

"Ini salah satu upaya warga dalam menuntut keadilan, dan upaya kami menggagalkan RUTA telah berlangsung," kata salah satu warga bernama Gunawan.

Lebih lanjut Gunawan mengungkapkan, warga Apartemen Mediterania Palace Residences, tidak bermaksud membuat kegaduhan, namun hanya berharap hak-haknya sebagai penghuni, serta warga negara dipenuhi.

Dirinya mencontohkan keinginan warga menggunakan Balaiwarga untuk bersosialisasi tak terpenuhi lantaran dikunci tanpa alasan yang jelas.

Tak hanya itu, dirinya juga meminta pengelola memberikan akses untuk mengetahui pengelolaan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) secara transparan. Sehingga kenaikan IPL yang hampir terjadi setiap tahun, tidak menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah warga apartemen.

Sementara Kuasa Hukum Warga Apartemen Mediterania Palace Residences Dewi Febriani, SH mengungkapkan kekecewaan penghuni apartemen terjadi sudah cukup lama. Bahkan Beberapa upaya sudah dilakukan seperti mediasi, dan menyampaikan somasi. Namun hingga saat ini belum terealisasi.

"Kasus ini sudah cukup lama terjadi, bahkan kita telah melakukan beberapa upaya sudah seperti mediasi, dan menyampaikan somasi," terang Dewi didampingi rekannya, Albert H Siagian, SH.

Ditegaskan wanita berparas cantik ini, jika upaya kekeluargaan dan musyawarah tidak bisa dilakukan, maka pihaknya akan menempuh langkah hukum. Apalagi menurutnya, warga memiliki hak sebagai penghuni.

Dirinya pun mengaku prihatin atas permasalahan lain yang dihadapi warga apartemen, yaitu kondisi ruang publik atau ruang pertemuan warga yang dikunci oleh pihak pengelola.

Dewi mengungkapkan penderitaan para warga apartemen tentang beberapa hal seperti kenaikan biaya IPL yang selalu sepihak ditetapkan oleh PPRS/Pengelola.
Menurutnya, kenaikan tersebut tidak memberikan dasar perhitungan yang benar dan transparan.

Begitu juga pengelolaan pendistribusian listrik ke unit oleh pihak pengelola yang tidak memiliki Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik (IUPTL), pendistribusian air PDAM, pengelolaan parkir dan lain sebagainya.

Dimana dengan pengelolaan keuangan yang tidak transparan serta tidak memberikan bukti laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik yang seharusnya menjadi hak bagi para warga untuk mengetahui dan mengikuti transparansi pengelolaan keuangan.

Untuk itu dirinya meminta Dinas Perumahan (Disperum) DKI Jakarta untuk mengawal Permen 23/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penguni Rumah Susun (Rusun) dan Pergub 132/2018 tentang Pengelolaan Rusun.

"Saya yakin dengan keterlibatan Disperum DKI, akan mampu dan tegas untuk mengatasi permasalahan yang timbul sejak lama dalam hal pengelolaan Rusun atau Apartemen yang disebabkan oleh belum keluarnya Petunjuk Pelaksanaan UU 20/2011 tentang Rusun," terangnya.

Menurutnya, tak hanya di Apartemen Mediterania Palace Residences, banyak apartemen di Jakarta yang didominasi oleh pihak pengembang dengan segala sepak terjangnya yang sering kali dengan sengaja serta tersistem untuk melanggar peraturan yang berlaku, bertindak melawan dinas ataupun adanya indikasi penyalahgunaan wewenang jabatan dan kolaborasi dengan oknum-oknum tertentu, baik untuk kepentingan pribadi maupun korporasi.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama ini, seperti yang dilakukan oleh PPRS itu sendiri dan atau bersama dengan kaki tangan pengembang melalui pengelola, dilakukan secara sistimatis serta terstruktur, dan juga dengan adanya indikasi pembiaran atau ketidak mampuan Dinas Perumahan Rakyat dimasa lampau didalam memberikan perlindungan kepada warga apartemen di DKI, tindakan tegas dengan dalih hanya sebagai Pembina saja. 

Dinas Perumahan melalui juru bicaranya Ibu Ledy, menyatakan pula bahwa apabila RUTA Kedua tetap akan dilakukan oleh Para Pengurus PPRS, maka apapun hasil produk atau pun Berita Acara Rapat yang akan disahkan oleh Notaris, pasti tidak akan mendapatkan pengesahan baik secara legal maupun operasional sebagai P3SRS sesuai dengan Pergub 132 Tahun 2018.

"Mari kita akan menunggu dan mengikuti apakah langkah hukum yang akan terjadi dan diambil oleh Gabungan Dinas Pemerintah dapat memberikan rasa keadilan sesuai dengan Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tandasnya. (ilul)