oleh

BPRD DKI Jakarta Terapkan Program Keringanan Pajak Daerah

JAKARTA, KoranMetro.com – Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menerapkan kebijakan program Keringanan Pajak Daerah bagi masyarakat Jakarta.

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, kebijakan ini bakal berlangsung mulai Senin (16/9/2019) hingga 30 Desember 2019.

Program ini dikatakan Faisal, terkait akan adanya pembayaran wajib pajak yang menunda masyarakat hingga berdampak akan beban piutang pajak baik pokok pajak maupun sanksinya.

“Dengan adanya kebijakan Keringanan Pajak Daerah diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda, selain itu kebijakan ini juga akan meningkatkan kesadaran Wajib pajak dalam membayar pajak,” ucap Faisal di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019) kemarin.

Adapun ragulasi yang mengatur kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019.

“Serat Pergub Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah,” paparnya.

Di sisi lain, adanya kebijakan ini bakal dirasa manfaatnya oleh para wajib pajak. Berikut paparan manfaat dari program Keringanan Pajak Daerah:

1. Keringanan Piutang Pokok Pajak Daerah:

A. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 50% untuk BBN-KB kedua dan seterusnya, pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta.

B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50% untuk Pajak s.d tahun 2012 dan 25% untuk Pajak mulai tahun 2013 s.d 2016, pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta.

C. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 25% mulai tahun 2013 s.d 2016, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran.

2. Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang 9 Jenis Pajak Daerah:
A. Hotel, Hiburan, Parkir, Air Tanah, Restoran, Reklame, dan PBB-P2 sampai dengan tahun 2018, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran.

B. PKB dan BBN-KB sampai dengan tahun 2019, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran. (*)

Komentar

News Feed