oleh

M Taufik Sambangi PT Duta Pertiwi Atas Pembangunan Mal ITC Cempaka Mas

JAKARTA, KoranMetro.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M.Taufik sambangi PT Duta Pertiwi bersamaan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat terkait belum terpenuhinya kewajiban sesuai Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Adapun kedatangan tersebut, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) yang menemukan kelalaian PT Duta Pertiwi atas pembangunan Mal ITC Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Berdasarkan hasil audit BPK, untuk pembangunan Mal ITC Cempaka Mas, PT Duta Pertiwi belum menyerahkan kewajiban berupa fasos-fasum senilai Rp 60,6 miliar,” kata Taufik yang juga merupakan koordinator Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bila pembangunan Mal ITC Cempaka Mas yang didasari SIPPT bernomor 1736/- 1.711.5 diterbitkan Pemprov DKI Jakarta pada 1 Juni 1994 ini mewajibkan PT. Duta Pertiwi untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat, dan menyerahkan 20 persen dari 114.261 m2 total lahan yang dibangun kepada Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan SIPPT tersebut juga diketahui kalau yang harus diserahkan berupa jembatan, saluran dan lahan hijau seluas 48.729 m2 (4,87 hektare).

Lanjutnya, Taufik mengatakan, bilamana yang bersangkutan tidak memenuhi aturan yang berlaku maka dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

“Temuan BPK ini harus ditindaklanjuti. Jika tidak, bisa menjadi pidana,” jelas Taufik.

Sementara itu, Penanggung Jawab Mal ITC Cempaka Mas, Kristin Tanjungan mengatakan, pihaknya bukan tidak berniat memenuhi kewajiban. Namun, sejak 1999 pemenuhan kewajiban telah diupayakan, namun terbentur jalur birokrasi.

“Kami sudah coba menyerahkan, tapi ditolak karena katanya harus dilengkapi dengan peta bidang atas lahan yang harus diserahkan, namun ketika kami ke BPN. Namun, BPN meminta agar lahan dipatok oleh PTSP. Tapi meski lahan sudah diukur PTSP, sampai sekarang peta bidang belum jadi,” katanya.

Ia berjanji akan menyerahkan semua bukti proses itu kepada DPRD dalam waktu sepekan, karena tak ingin perusahaannya dinilai tidak punya niat untuk memenuhi kewajiban.

“Kalau peta bidang sudah jadi, lahan itu akan kami serahkan ke BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah),” tegasnya.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, mengatakan kalau kunjungan ini merupakan hasil rapat kordinasi pekan lalu, karena selama ini para walikota selalu ditagih oleh gubernur terkait progres penagihan kewajiban pengembang. Apalagi hasil audit BPK terkait penyerahan kewajiban tersebut tercantum pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2016 dan 2017.

“Ada lebih dari 1.000 pengembang yang belum menyerahkan kewajibannya. Mereka semua akan kita tagih,” kata Syarif.

Taufik menyebut, nilai kewajiban berupa fasos/fasum yang belum diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI mencapai Rp 400 triliun. (dra)

Komentar

News Feed