oleh

Upaya Tata Kelola Perusahaan yang Lebih Baik, Jakpro Bangun Sistem Bersih-Bersih

JAKARTA, KoranMetro.com -Semakin banyaknya proyek penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau dikenal Jakpro membangun sistem bersih-bersih. Pihaknya secara intensif menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen resiko dan kepatuhan (Governance, Risk Management, and Compliance/GRC) yang terintegrasi dengan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblower system (WBS).

“Inilah kick off yang harus dilakukan, dengan GRC, tata kelola perusahaan kita benahi baik. GRC ini akan diintegrasikan dengan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblower system (WBS) yang diterapkan pada Jakpro Group,” ujar Direktur Utama PT Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto, di Jakarta.

Diakuinya, laporan keuangan Jakpro masih diaudit secara KAP (Kantor Akuntan Publik) independen. Namun, seiring adanya kondisi khusus, Jakpro pun bekerja intensif dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah) mengingat Jakpro merupakan BUMD dengan pemegang saham mayoritas adalah pemerintah.

“WBS ini mencegah adanya praktek-praktek yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan dengan WBS yang dikelola secara independen ini, bisa mencegah terjadinya pelanggaran kepatuhan yang ada di perusahaan kita,” kata Dwi saat dikonfirmasi Rabu (10/7/2019).

WBS Jakpro Group bekerja sama dengan Deloitte, perusahaan konsultan yang membidangi implementasi Good Corporate Governance. Dia meyakini, penerapan GRC yang terintegrasi dengan WBS itu dapat diduplikasi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun BUMD di daerah lain. Dia memastikan, penerapan GRC itu tidak akan membatasi karyawan Jakpro untuk mengembangkan bisnis usahanya lebih baik.

“Jangan sampai ada persepsi aktivitas kita dibatasi atau diawasi, tapi ini merupakan proteksi untuk kita sendiri. Kalau ini dibaca mitra kita, mereka pun jadi waspada. Pasti mereka berpikir, sudahlah jangan main-main dengan Jakpro. Baik itu oknum dari Pemprov ataupun sektor swasta lainnya,” tegasnya.

Kepala Divisi Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Resiko PT Jakpro, Surjorimba Suroto mengatakan, tanda-tanda perusahaan yang sudah saatnya intensif menerapkan GRC adalah ketika ketika persyaratan regulasi, termasuk Jakpro.

“Latar belakang diterapkan GRC terintegrasi pada Jakpro Group adalah meningkatnya proyek penugasan dari Pemprov DKI Jakarta saat ini dan diperkirakan pada masa depan. Tadi disebutkan pak Dirut, proyek ITF disiapkan bertambah tiga, selain satu yang sudah mulai dilaksanakan (ITF Sunter),” katanya.

Karena banyaknya proyek penugasan itu, lanjut Surjo, terjadi juga peningkatan exposure Jakpro di mata para pemangku kepentingan. Bahkan, katanya, beberapa jam setelah mendapat penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun ITF berikutnya, Direksi Jakpro dihubungi beragam pihak.

“Penerapan GRC terintegrasi dengan WBS ini pin bisa meningkatkan kerja sama strategis tingkat internasional dan lintas industri. Serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Di mana, Jakpro sendiri telah berhasil meraih Top BUMD 2017, 2018, dan 2019,” ungkapnya.

Dalam penerapan GRC terintegrasi dengan WBS ini, Jakpro menggandeng Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG) dan Deloitte. Jakpro berharap, penerapan GRC terintegrasi ini akan menjadi budaya perusahaan ke depannya. (tama/dra)

JR Konsultan (PT. Patriot Siber Media) siap membantu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, Akte PT, CV, Koperasi, SK Kemenkumham, SIUPMB, UKL UPL, SLF, SKK, IMB, TDUP, Pendaftaran Hak Merek, Hak Cipta, dan lain-lain. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi WA: 081285833108.

Komentar

News Feed