JAKARTA, koranmetro.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, penyidik Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang disebut pernah digunakan sebagai posko oleh Irjen Eko Hadi Santoso.
Penggeledahan tersebut berlangsung pada Selasa malam, 17 November 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pengusutan dugaan tindak pidana makar yang dikembangkan dari perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, membenarkan bahwa rumah tersebut digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi. Namun, pihak kepolisian belum menyampaikan secara terperinci hasil penggeledahan maupun barang bukti yang berhasil diamankan.
Rumah di Cipete Diduga Digunakan sebagai Posko
Rumah yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, menjadi salah satu lokasi yang diperiksa penyidik. Menurut keterangan Bareskrim, tempat tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi dalam perkara yang kini turut dikembangkan ke dugaan makar.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum melakukan penggeledahan sekaligus olah tempat kejadian perkara. Meski demikian, belum ada penjelasan terbuka mengenai aktivitas yang dilakukan di rumah tersebut ataupun keterlibatan pihak lain.
Bareskrim menyatakan perkembangan penyidikan akan disampaikan melalui konferensi pers resmi.
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Terus Dikembangkan
Perkara ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan keterangan penyidik sebelumnya, dugaan aktivitas tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 dan diduga tidak mengikuti prosedur hukum maupun ketentuan internal kepolisian.
Penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik serta penghapusan data yang berkaitan dengan hasil penyadapan. Dalam pengembangan perkara, polisi menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
Meski begitu, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Empat Perwira Tinggi Terseret dalam Perkara
Dalam perkembangan kasus, polisi telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Nama-nama yang disebut dalam pemberitaan antara lain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik juga mengembangkan dugaan tindak pidana makar secara terpisah. Karena itu, penetapan tersangka dalam perkara penyadapan tidak boleh langsung disamakan dengan pembuktian tindak pidana makar.
Proses penyidikan masih berjalan untuk mengungkap peran masing-masing pihak, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Eko Hadi Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Selain menghadapi proses pidana, Eko Hadi juga telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Dalam sidang yang berlangsung pada 17 November 2026, majelis etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik berupa pemufakatan dalam kegiatan akses ilegal dan penyadapan menggunakan sarana teknologi milik Polri tanpa prosedur yang semestinya.
Eko Hadi disebut mengajukan banding atas putusan etik tersebut. Dengan demikian, perkara etik dan proses pidana tetap memiliki tahapan serta mekanisme masing-masing.
Polisi Belum Mengungkap Hasil Penggeledahan
Sampai berita ini disusun pada 18 November 2026, Bareskrim belum mengumumkan secara lengkap barang bukti yang ditemukan dari rumah di Cipete. Informasi mengenai perangkat elektronik, dokumen, maupun kemungkinan bukti komunikasi yang berkaitan dengan perkara tersebut masih menunggu keterangan resmi penyidik.
Publik juga menantikan penjelasan mengenai hubungan rumah tersebut dengan dugaan penyadapan dan pengembangan perkara makar. Keterangan resmi diperlukan agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Penggeledahan rumah di Cipete, Jakarta Selatan, menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim menyebut rumah tersebut digunakan sebagai posko oleh Irjen Eko Hadi Santoso dan kini diperiksa dalam pengembangan dugaan makar.
Namun, belum ada pengungkapan lengkap mengenai hasil penggeledahan ataupun bukti yang ditemukan di lokasi. Masyarakat perlu menunggu keterangan resmi kepolisian serta proses peradilan untuk mengetahui fakta dan tanggung jawab hukum setiap pihak yang terlibat.









