JAKARTA, koranmetro.com – Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menegaskan bahwa Iran harus melakukan pengurangan “bermakna” terhadap kapasitas pengayaan nuklirnya jika ingin memenuhi tuntutan Washington dan mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama tujuh bulan.
Pernyataan itu disampaikan Vance dalam wawancara eksklusif dengan Reuters setelah perjalanan kampanye di Alaska, Senin (5/10/2026). Menurutnya, kesepakatan apa pun tidak cukup hanya berisi janji Iran untuk mengurangi aktivitas nuklir di masa depan. Washington menginginkan langkah konkret terkait kapasitas pengayaan uranium.
“Jika Anda tidak menginginkan senjata nuklir, lalu mengapa Anda membutuhkan bahan bakar yang diperkaya hingga 60 persen? Jika Anda ingin menunjukkan komitmen untuk tidak membuat senjata nuklir, jangan membuat bahan bakar yang diperkaya tinggi. Itu persoalan ambang batas yang sangat mendasar,” kata Vance.
Ia menambahkan, “Saya kira jika mereka ingin menunjukkan komitmen untuk tidak membangun senjata nuklir, mereka harus melakukan sesuatu yang berarti terhadap kapasitas pengayaan mereka.”
AS Tetap Terbuka, tapi Butuh Tindakan Nyata
Vance menyatakan Amerika Serikat masih terbuka terhadap kesepakatan, tetapi menekankan bahwa konsesi nuklir dari Teheran harus bersifat konkret. “Kami tidak akan menukar kata-kata dengan tindakan,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah upaya diplomasi terkini. Iran dan AS baru-baru ini saling menyampaikan proposal melalui mediator untuk mengakhiri perang serta membuka kembali Selat Hormuz, jalur vital pengiriman energi global. Presiden Donald Trump sebelumnya menolak proposal terbaru Iran dan memperingatkan bahwa operasi militer bisa diperintensifkan setelah pemilu tengah masa jabatan.
Perang antara AS (bersama Israel) dan Iran meletus sejak akhir Februari 2026. Sejak itu, berbagai upaya gencatan senjata dan nota kesepahaman sempat dicapai, termasuk pada Juni 2026, namun kemudian gagal bertahan akibat saling tuding pelanggaran.
Ketidakjelasan Pengambilan Keputusan di Teheran
Vance juga mengakui bahwa Washington belum sepenuhnya memahami bagaimana proses pengambilan keputusan di Iran berjalan saat ini. Ketidakpastian ini menambah kompleksitas negosiasi.
Sementara itu, Iran selama ini bersikeras bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai dan menolak tuntutan yang dianggap melanggar kedaulatannya, terutama terkait hak pengayaan uranium di dalam negeri.
Pernyataan Vance ini menegaskan kembali posisi keras AS: pengurangan kapasitas pengayaan nuklir Iran menjadi salah satu syarat utama sebelum perang bisa diakhiri secara permanen. Apakah Teheran akan merespons dengan langkah konkret, atau negosiasi akan terus berlarut, masih menjadi pertanyaan besar di tengah ketegangan yang belum mereda.
