Kritik Wakil Ketua MPR, Kampus Terbiasa Rasional, Tapi Belum Siap Kelola Tambang

- Jurnalis

Selasa, 28 Januari 2025 - 21:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baru-baru ini menyoroti peran perguruan tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam,

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baru-baru ini menyoroti peran perguruan tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam,

JAKARTA, koranmetro.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baru-baru ini menyoroti peran perguruan tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya tambang. Menurutnya, meskipun kampus dikenal sebagai lembaga yang terbiasa berpikir rasional dan ilmiah, hal itu belum tentu menjamin kesiapan mereka untuk mengelola sektor pertambangan yang kompleks dan penuh tantangan.

Rasionalitas Kampus vs Kompleksitas Pengelolaan Tambang

Dalam pidatonya, Wakil Ketua MPR mengapresiasi peran kampus dalam menghasilkan penelitian dan inovasi yang berbasis data serta rasionalitas. Namun, ia mengingatkan bahwa pengelolaan tambang tidak hanya membutuhkan kemampuan akademis, tetapi juga pemahaman mendalam tentang aspek teknis, lingkungan, sosial, dan hukum.

“Kampus terbiasa dengan pendekatan rasional dan ilmiah, tapi pengelolaan tambang itu multidimensi. Butuh lebih dari sekadar teori dan penelitian. Ada aspek lingkungan yang harus dijaga, ada kepentingan masyarakat lokal, dan tentu saja ada aturan hukum yang harus dipatuhi,” ujarnya.

Tantangan yang Dihadapi

Wakil Ketua MPR menyebutkan beberapa tantangan yang mungkin dihadapi kampus jika terlibat langsung dalam pengelolaan tambang:

  1. Aspek Lingkungan: Pertambangan sering kali menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran. Kampus perlu memiliki keahlian khusus untuk meminimalkan dampak tersebut.
  2. Konflik Sosial: Keberadaan tambang sering kali memicu konflik dengan masyarakat lokal, terutama terkait pembagian keuntungan dan dampak sosial. Kampus harus siap menghadapi dinamika ini.
  3. Regulasi yang Kompleks: Industri pertambangan diatur oleh sejumlah peraturan yang rumit, mulai dari izin operasi hingga pembagian royalti. Kampus perlu memahami betul regulasi ini agar tidak melanggar hukum.
  4. Manajemen Risiko: Pengelolaan tambang melibatkan risiko tinggi, baik dari segi keuangan, operasional, maupun keselamatan. Kampus harus memiliki kemampuan manajemen risiko yang mumpuni.
Baca Juga :  Perampok Pasutri Saat Macet di Tol Jakut Jadi Tersangka, Langsung Ditahan

Peran Kampus yang Ideal

Meskipun mengkritik, Wakil Ketua MPR tidak menafikan potensi besar kampus untuk berkontribusi dalam pengelolaan tambang. Ia menyarankan agar kampus berperan sebagai mitra strategis melalui:

  1. Penelitian dan Inovasi: Kampus dapat mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif pertambangan.
  2. Pendidikan dan Pelatihan: Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pertambangan melalui program studi dan pelatihan khusus.
  3. Advokasi dan Pengawasan: Kampus dapat berperan sebagai pengawas independen untuk memastikan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Baca Juga :  Arena Sabung Ayam Bekasi Digerebek, Panitia dan Penonton pada Taruhan

Kolaborasi dengan Pemerintah dan Swasta

Wakil Ketua MPR menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan sektor swasta. “Kampus tidak harus mengelola tambang sendiri. Mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan swasta yang sudah berpengalaman. Dengan begitu, keahlian akademis bisa disinergikan dengan praktik di lapangan,” ujarnya.

Dampak Jangka Panjang

Jika kampus mampu menjalankan perannya dengan baik, kontribusi mereka dapat membawa dampak positif bagi industri pertambangan di Indonesia. Mulai dari peningkatan efisiensi, pengurangan dampak lingkungan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

Namun, Wakil Ketua MPR mengingatkan, “Jangan sampai kampus terjebak dalam romantisme akademis. Pengelolaan tambang butuh pendekatan yang holistik dan realistis. Rasionalitas saja tidak cukup.”

Berita Terkait

DPR Desak BGN Cegah Tragedi Keracunan MBG Berulang
Wapres Gibran Tekankan Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan BSU untuk Judi Online
Kunjungan Kapal Coast Guard Singapura ke Jakarta, Misi Kerja Sama Maritim
Misteri Penahanan Selebgram AP oleh Junta Militer Myanmar, Apa yang Terjadi?
KPK Larang Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Bepergian ke Luar Negeri
Roy Suryo Absen Pemeriksaan dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi
Total Peserta Retret Kepala Daerah Gelombang Dua 84 Orang
Evakuasi WNI dari Iran via Jalur Darat, Respons Cepat di Tengah Konflik
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 28 Juli 2025 - 14:34 WIB

DPR Desak BGN Cegah Tragedi Keracunan MBG Berulang

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:45 WIB

Wapres Gibran Tekankan Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan BSU untuk Judi Online

Selasa, 15 Juli 2025 - 13:54 WIB

Kunjungan Kapal Coast Guard Singapura ke Jakarta, Misi Kerja Sama Maritim

Jumat, 11 Juli 2025 - 15:20 WIB

Misteri Penahanan Selebgram AP oleh Junta Militer Myanmar, Apa yang Terjadi?

Kamis, 3 Juli 2025 - 22:25 WIB

KPK Larang Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Bepergian ke Luar Negeri

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terulang kembali.

NASIONAL

DPR Desak BGN Cegah Tragedi Keracunan MBG Berulang

Senin, 28 Jul 2025 - 14:34 WIB