JAKARTA, koranmetro.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menegaskan kembali pentingnya penerapan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pernyataan ini disampaikan secara langsung kepada Gubernur Kalsel dan jajarannya sebagai upaya mendukung program penghematan energi nasional dan peningkatan kualitas hidup Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Banjarmasin, Wamendagri mengingatkan bahwa kebijakan WFH setiap Jumat bukan lagi sekadar imbauan, melainkan instruksi resmi yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh Pemda di Kalimantan Selatan.
Alasan di Balik Kebijakan WFH Jumat
Menurut Wamendagri, kebijakan ini memiliki beberapa tujuan strategis, yaitu:
- Penghematan energi listrik Mengurangi konsumsi listrik di kantor pemerintah, terutama penggunaan AC dan penerangan.
- Mengurangi kemacetan lalu lintas Mengurangi volume kendaraan di hari Jumat yang biasanya sudah padat karena banyaknya ASN yang pulang lebih awal.
- Peningkatan kesejahteraan ASN Memberikan waktu lebih bagi ASN untuk berkumpul dengan keluarga, beribadah, atau melakukan kegiatan produktif di rumah.
- Efisiensi anggaran negara Menghemat belanja operasional kantor pemerintah daerah.
Wamendagri juga menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya transisi energi dan penghematan sumber daya.
Respons Gubernur Kalsel
Gubernur Kalimantan Selatan menyambut baik instruksi dari Wamendagri. Ia menyatakan bahwa Pemprov Kalsel akan segera menyusun Surat Edaran dan mekanisme pelaksanaan WFH Jumat yang jelas dan terukur.
Beberapa poin penting yang akan diatur meliputi:
- Jenis pekerjaan yang boleh dilakukan secara WFH
- Sistem pelaporan dan monitoring kinerja ASN saat WFH
- Pengecualian bagi unit kerja yang bersifat pelayanan publik langsung (seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, dan layanan darurat)
Tantangan dan Harapan
Meski mendapat dukungan, penerapan WFH setiap Jumat di lingkungan Pemda Kalsel diprediksi akan menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait budaya kerja dan sistem pengawasan. Wamendagri berharap agar seluruh kepala daerah dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan ini dengan baik agar tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.
Ia juga mengimbau agar WFH tidak disalahgunakan sebagai hari libur, melainkan tetap menjadi hari produktif meskipun dilakukan dari rumah.
Instruksi Wamendagri ini menandai komitmen pemerintah pusat untuk mendorong pola kerja yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan di tingkat daerah. Bagi Provinsi Kalimantan Selatan, penerapan WFH setiap Jumat dapat menjadi langkah awal menuju transformasi birokrasi yang lebih baik.
