JAKARTA, koranmetro.com – Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas pada Juli 2025 menjadi ujian serius bagi solidaritas dan kapasitas diplomasi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Dengan eskalasi kekerasan yang melibatkan serangan udara jet tempur F-16 Thailand terhadap target militer Kamboja serta tuduhan penggunaan senjata berat dan ranjau darat, konflik ini telah menewaskan sedikitnya 16 orang, sebagian besar warga sipil, dan mengungsikan puluhan ribu lainnya. Di tengah situasi yang kian genting, banyak pihak menantikan peran ASEAN sebagai mediator regional, namun prinsip non-intervensi organisasi ini menjadi tantangan besar.
Latar Belakang Konflik Thailand-Kamboja
Konflik perbatasan Thailand-Kamboja bukanlah hal baru. Perselisihan ini berakar pada sengketa wilayah sepanjang perbatasan darat sepanjang 817 kilometer, yang dipetakan pada era kolonial Prancis di Kamboja hingga 1953. Ketidakjelasan batas wilayah, terutama di sekitar situs bersejarah seperti Kuil Preah Vihear dan Ta Moan Thom, telah memicu ketegangan berulang sejak abad lalu. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 yang menetapkan Kuil Preah Vihear berada di wilayah Kamboja tidak sepenuhnya menyelesaikan sengketa, karena Thailand bersikeras bahwa wilayah sekitarnya masih diperebutkan dan harus diselesaikan secara bilateral melalui Komisi Batas Bersama berdasarkan memorandum 2000.
Eskalasi terbaru dipicu pada Mei 2025, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak di wilayah sengketa Emerald Triangle, yang berbatasan dengan Thailand, Kamboja, dan Laos. Ketegangan meningkat tajam pada 24 Juli 2025, ketika Thailand melancarkan serangan udara menggunakan jet F-16, menewaskan sedikitnya 11 warga sipil Thailand dan satu tentara, serta menyebabkan pengungsian massal lebih dari 40.000 warga Thailand dan 20.000 warga Kamboja. Kamboja juga menuduh Thailand menggunakan amunisi klaster yang dilarang, sementara Thailand menuding Kamboja memulai serangan dengan drone dan roket BM-21. Kedua belah pihak saling menyalahkan, memperumit upaya de-eskalasi.
Tantangan Peran ASEAN dalam Mediasi
Sebagai organisasi regional, ASEAN memiliki kewajiban berdasarkan Piagam ASEAN dan Perjanjian Amity and Cooperation untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai di antara negara anggotanya. Namun, prinsip non-intervensi, yang menjadi pilar utama ASEAN, sering kali menghambat organisasi ini untuk bertindak tegas dalam konflik bilateral. Upaya mediasi sebelumnya, seperti yang dilakukan Indonesia pada 2008, gagal karena kedua negara lebih memprioritaskan kedaulatan nasional daripada intervensi regional. Malaysia, sebagai ketua ASEAN 2025, melalui Perdana Menteri Anwar Ibrahim, telah menyerukan gencatan senjata dan menawarkan fasilitasi negosiasi. Namun, hingga 25 Juli 2025, tidak ada tanda-tanda mediasi aktif dari ASEAN, dan pertempuran terus berlanjut.
Anwar Ibrahim menyatakan optimismenya setelah berbicara dengan pemimpin kedua negara, menyebut adanya “sinyal positif” untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun, para analis seperti Matt Wheeler dari International Crisis Group menilai bahwa ASEAN kemungkinan besar tidak akan mampu atau bersedia memediasi karena keterbatasan prinsip non-intervensi. Sebaliknya, beberapa pihak menunjuk China sebagai mediator potensial karena pengaruh ekonominya yang besar atas kedua negara, meskipun kedekatan China dengan Kamboja dapat menimbulkan ketidaknyamanan di Bangkok dan negara tetangga lainnya yang khawatir akan dominasi Beijing di kawasan.
Faktor Politik dan Nasionalisme
Konflik ini juga dipicu oleh dinamika politik dalam negeri kedua negara. Di Thailand, ketidakstabilan politik diperparah oleh skandal rekaman telepon yang bocor antara Perdana Menteri sementara Paetongtarn Shinawatra dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang kini masih berpengaruh. Rekaman tersebut, yang menunjukkan Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai “paman” dan membuat komentar meremehkan tentang komandan militer Thailand, memicu kritik keras dari kelompok nasionalis dan melemahkan koalisi pemerintahannya. Sementara itu, Kamboja, di bawah kepemimpinan Hun Manet, menuduh Thailand melakukan agresi militer dan meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB.
Nasionalisme yang membara di kedua negara semakin memperumit situasi. Di Thailand, protes nasionalis sejak 2008 telah menuding pemerintahan yang bersekutu dengan Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn, berkompromi dengan Kamboja terkait sengketa perbatasan. Di Kamboja, sentimen serupa muncul, dengan pemerintah menegaskan komitmennya pada hukum internasional melalui pengajuan ke ICJ, yang ditolak Thailand karena lebih memilih negosiasi bilateral.
Peluang dan Rekomendasi untuk ASEAN
Meskipun menghadapi kendala, ASEAN memiliki peluang untuk memainkan peran konstruktif dalam konflik ini. Berikut beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:
-
Fasilitasi Dialog Bilateral: ASEAN dapat mendorong pertemuan Komisi Batas Bersama, yang terakhir kali bertemu pada Juni 2025 tanpa hasil signifikan. Sebagai fasilitator, ASEAN dapat menyediakan platform netral untuk negosiasi tanpa melanggar prinsip non-intervensi.
-
Penguatan Diplomasi Regional: Malaysia, sebagai ketua ASEAN, dapat memanfaatkan hubungan baiknya dengan kedua negara untuk mendorong gencatan senjata dan membuka saluran komunikasi informal, seperti yang dilakukan Indonesia pada 2011.
-
Peningkatan Kapasitas Mediasi: ASEAN dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa, seperti ASEAN High Council, yang至今未被有效利用。
-
Koordinasi dengan Pihak Ketiga: Jika ASEAN tidak dapat memediasi secara langsung, organisasi ini dapat berkoordinasi dengan pihak seperti PBB atau negara netral untuk mendukung upaya de-eskalasi, sambil tetap menghormati kedaulatan kedua negara.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Konflik ini menguji solidaritas ASEAN di tengah tantangan lain, seperti krisis di Myanmar. Ketidakmampuan ASEAN untuk bertindak cepat dapat melemahkan kredibilitasnya sebagai arsitektur keamanan regional. Sebaliknya, keberhasilan dalam memfasilitasi gencatan senjata atau negosiasi dapat memperkuat posisi ASEAN sebagai pilar stabilitas di Asia Tenggara.
Namun, dengan kedua belah pihak yang enggan mengalah karena tekanan nasionalis dan kepentingan politik domestik, risiko konflik yang berkepanjangan tetap ada. Analis memprediksi bahwa tanpa mediasi yang efektif, situasi dapat berubah menjadi “konflik beku” di mana ketegangan tetap tinggi tanpa penyelesaian jangka panjang.
Konflik perbatasan Thailand-Kamboja adalah pengingat bahwa sengketa wilayah yang berakar pada sejarah dapat dengan mudah memicu krisis regional. ASEAN, meskipun dibatasi oleh prinsip non-intervensi, memiliki peluang untuk memainkan peran penting dalam mendorong dialog dan de-eskalasi. Keberhasilan ASEAN dalam menangani krisis ini akan bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan kedaulatan anggota dengan tanggung jawab kolektif untuk menjaga perdamaian. Di tengah seruan dari komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, China, dan PBB, untuk menghentikan kekerasan, ASEAN harus bergerak cepat untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan membuktikan relevansinya di panggung global.
