Jika Menang Pemilu, Koalisi Partai Islam Bangladesh Siap Terapkan Syariat

- Jurnalis

Jumat, 2 Mei 2025 - 21:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, koranmetro.com – Koalisi partai-partai Islam di Bangladesh menyatakan kesiapannya untuk menerapkan hukum syariat Islam secara nasional jika berhasil memenangkan pemilu mendatang. Pernyataan tersebut diumumkan dalam sebuah deklarasi politik pada akhir April 2025, menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini.

Koalisi yang terdiri dari beberapa partai Islam konservatif, termasuk Jamaat-e-Islami dan kelompok-kelompok ulama independen, menyampaikan bahwa penerapan syariat adalah bagian dari visi mereka untuk “mengembalikan moralitas dan keadilan dalam sistem pemerintahan”. Mereka menilai bahwa hukum syariat akan membawa stabilitas sosial dan ekonomi, serta memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan publik.

Juru bicara koalisi, Maulana Zubair Rahman, dalam konferensi pers di Dhaka menyatakan, “Bangladesh dibangun atas dasar prinsip-prinsip Islam. Kami percaya penerapan syariat adalah langkah alami dan historis yang sejalan dengan aspirasi rakyat.”

Baca Juga :  Xi Jinping Desak Kekuatan Dunia Bantu Rusia dan Ukraina

Deklarasi ini memicu reaksi beragam di dalam negeri dan komunitas internasional. Para pendukung menyambut baik gagasan tersebut sebagai bentuk kembali ke nilai-nilai tradisional, namun kelompok oposisi dan organisasi HAM menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran terhadap kebebasan individu, hak minoritas, dan kesetaraan gender.

Analis politik lokal menilai bahwa strategi ini bertujuan untuk menggalang dukungan di kalangan pemilih konservatif yang jumlahnya signifikan, terutama di wilayah pedesaan. Namun, mereka juga mencatat bahwa pelaksanaan syariat secara menyeluruh di negara sekuler seperti Bangladesh akan menghadapi tantangan hukum dan sosial yang besar.

Baca Juga :  Budi Arie Akui Mau Bertemu Jokowi Usai Reshuffle Kabinet Prabowo

Konstitusi Bangladesh saat ini menetapkan bahwa negara bersifat sekuler, meskipun Islam adalah agama resmi negara. Oleh karena itu, penerapan hukum berbasis agama akan membutuhkan amandemen konstitusi dan dukungan mayoritas parlemen.

Komisi Pemilihan Umum Bangladesh belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan koalisi ini. Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil menyerukan debat publik terbuka mengenai implikasi penerapan syariat dan pentingnya menjaga keseimbangan antara identitas agama dan nilai-nilai demokrasi.

Dengan pemilu yang semakin dekat, pernyataan ini diprediksi akan menjadi isu sentral dalam kampanye politik dan perdebatan nasional, mengingat sensitifnya hubungan antara agama dan negara dalam sejarah politik Bangladesh.

Berita Terkait

Jepang Hentikan Operasi F-2 Setelah Insiden Jatuh di Pasifik
Banjir Bandang di Uttarkashi, Bencana Alam yang Menghancurkan Desa Dharali
Diplomasi Gemilang Anwar Ibrahim Redakan Konflik Thailand-Kamboja
Gempa Rusia Memicu Tsunami Besar, Dampak Meluas ke Jepang, Hawaii, dan Indonesia
ASEAN di Persimpangan, Menyikapi Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja
Tragedi di Sweida, Puluhan Jasad Membusuk Ditemukan di Belakang Rumah Sakit
Kebijakan tarif dagang agresif Trump Memicu Ketegangan Global
Kritik Pedas Eks PM Israel terhadap Rencana Relokasi Gaza, Ancaman Pembersihan Etnis
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 13:21 WIB

Jepang Hentikan Operasi F-2 Setelah Insiden Jatuh di Pasifik

Minggu, 3 Agustus 2025 - 14:29 WIB

Diplomasi Gemilang Anwar Ibrahim Redakan Konflik Thailand-Kamboja

Rabu, 30 Juli 2025 - 13:06 WIB

Gempa Rusia Memicu Tsunami Besar, Dampak Meluas ke Jepang, Hawaii, dan Indonesia

Jumat, 25 Juli 2025 - 13:55 WIB

ASEAN di Persimpangan, Menyikapi Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja

Rabu, 23 Juli 2025 - 14:35 WIB

Tragedi di Sweida, Puluhan Jasad Membusuk Ditemukan di Belakang Rumah Sakit

Berita Terbaru

ada tanggal 7 Agustus 2025, sebuah jet tempur Mitsubishi F-2A milik Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF) jatuh ke Samudra Pasifik selama latihan rutin di lepas pantai Prefektur Ibaraki,

INTERNASIONAL

Jepang Hentikan Operasi F-2 Setelah Insiden Jatuh di Pasifik

Sabtu, 9 Agu 2025 - 13:21 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyelidikan terhadap dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

NASIONAL

KPK Intensifkan Penyelidikan Korupsi Dana CSR BI dan OJK

Jumat, 8 Agu 2025 - 13:40 WIB