KSPI Menegaskan PHK Ribuan Karyawan PT Sritex Melanggar Hukum

- Jurnalis

Minggu, 2 Maret 2025 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tegas terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh ribuan karyawan PT Sritex.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tegas terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh ribuan karyawan PT Sritex.

JAKARTA, koranmetro.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tegas terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh ribuan karyawan PT Sritex. Menurut KSPI, tindakan PHK tersebut dianggap tidak sah dan melanggar hukum, menimbulkan keresahan di kalangan pekerja dan keluarga mereka.

Latar Belakang

PT Sritex, yang dikenal sebagai salah satu perusahaan tekstil terkemuka di Indonesia, dilaporkan melakukan PHK masal yang berdampak pada ribuan karyawan. KSPI menyoroti bahwa pemecatan ini dilakukan tanpa proses yang sesuai dan tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia.

Tuntutan KSPI

Dalam pernyataannya, KSPI menuntut agar PT Sritex segera menghentikan proses PHK dan melakukan dialog dengan serikat pekerja untuk mencari solusi yang lebih baik. Mereka juga meminta agar perusahaan memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan di balik PHK tersebut. KSPI menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dan menyerukan agar perusahaan menghormati peraturan yang ada.

Baca Juga :  Gubernur Lemhannas Siap Berikan Materi di Retret Kepala Daerah di Magelang

Dampak Sosial dan Ekonomi

PHK massal ini tidak hanya berdampak pada karyawan yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi perekonomian lokal. Banyak karyawan yang bergantung pada penghasilan dari PT Sritex untuk menopang keluarga mereka. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh PHK ini dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Respons PT Sritex

Hingga saat ini, PT Sritex belum memberikan pernyataan resmi mengenai klaim yang dilontarkan oleh KSPI. Namun, perusahaan diharapkan dapat melakukan komunikasi terbuka dengan serikat pekerja dan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ini tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut.

Baca Juga :  Demi Skincare, Anak Perempuan di Pemalang Tega Ancam Ibunya Pakai Pisau

Klaim KSPI mengenai PHK ribuan karyawan PT Sritex yang dianggap ilegal menyoroti isu penting dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Perlindungan hak-hak pekerja dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku harus menjadi prioritas bagi perusahaan, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang. Dialog yang konstruktif antara manajemen dan serikat pekerja menjadi kunci untuk menemukan solusi yang adil dan menghindari dampak sosial yang lebih besar.

Berita Terkait

Wapres Gibran Tekankan Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan BSU untuk Judi Online
Kunjungan Kapal Coast Guard Singapura ke Jakarta, Misi Kerja Sama Maritim
Misteri Penahanan Selebgram AP oleh Junta Militer Myanmar, Apa yang Terjadi?
KPK Larang Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Bepergian ke Luar Negeri
Roy Suryo Absen Pemeriksaan dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi
Total Peserta Retret Kepala Daerah Gelombang Dua 84 Orang
Evakuasi WNI dari Iran via Jalur Darat, Respons Cepat di Tengah Konflik
Suara Etik Indonesia di Tengah Krisis Israel-Iran, Diplomasi Perdamaian dan Stabilitas Global
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 15 Juli 2025 - 13:54 WIB

Kunjungan Kapal Coast Guard Singapura ke Jakarta, Misi Kerja Sama Maritim

Jumat, 11 Juli 2025 - 15:20 WIB

Misteri Penahanan Selebgram AP oleh Junta Militer Myanmar, Apa yang Terjadi?

Kamis, 3 Juli 2025 - 22:25 WIB

KPK Larang Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Bepergian ke Luar Negeri

Rabu, 2 Juli 2025 - 17:41 WIB

Roy Suryo Absen Pemeriksaan dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi

Minggu, 22 Juni 2025 - 16:21 WIB

Total Peserta Retret Kepala Daerah Gelombang Dua 84 Orang

Berita Terbaru

INTERNASIONAL

Kebijakan tarif dagang agresif Trump Memicu Ketegangan Global

Minggu, 20 Jul 2025 - 20:28 WIB