JAKARTA, koranmetro.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk mengevaluasi dan mencari skema pendapatan negara yang lebih adil dari sektor pertambangan mineral.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Negara kemarin. Presiden menekankan bahwa selama ini negara belum mendapatkan porsi yang proporsional dari kekayaan mineral yang dimiliki Indonesia.
“Kita harus cari formula yang lebih adil. Negara harus mendapatkan manfaat yang lebih besar dari sumber daya alam kita, terutama mineral kritis seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah,” kata Prabowo, seperti disampaikan oleh Bahlil Lahadalia setelah rapat.
Fokus pada Keberpihakan Negara
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kontrak-kontrak pertambangan yang ada, khususnya yang melibatkan perusahaan asing dan holding BUMN. Tujuannya adalah memastikan negara mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, baik melalui royalti, pajak, dividen, maupun partisipasi saham yang lebih besar.
“Presiden ingin ada keadilan. Selama ini kita mengekspor bahan mentah dalam jumlah besar, tapi nilai tambah yang diterima negara belum optimal,” ujar Bahlil.
Instruksi ini sejalan dengan semangat hilirisasi yang selama ini digaungkan pemerintah, namun kali ini dengan penekanan yang lebih kuat pada aspek keadilan fiskal dan kedaulatan sumber daya alam.
Reaksi dan Tantangan
Beberapa kalangan industri pertambangan menyambut instruksi ini dengan hati-hati. Mereka mengakui pentingnya keadilan, tetapi juga mengingatkan agar perubahan regulasi tidak menimbulkan ketidakpastian investasi.
Di sisi lain, banyak ekonom dan aktivis lingkungan mendukung langkah ini. Mereka berharap pemerintah tidak hanya mengejar pendapatan semata, tetapi juga memastikan pengelolaan mineral dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa timnya akan segera membentuk task force khusus untuk mengevaluasi semua kontrak pertambangan besar dalam waktu tiga bulan ke depan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi Presiden Prabowo untuk mengambil kebijakan lebih lanjut.
Instruksi Presiden Prabowo kepada Menteri Bahlil Lahadalia menandakan komitmen pemerintahan baru untuk mereformasi sektor pertambangan mineral agar lebih berpihak kepada kepentingan nasional. Dengan kekayaan mineral yang melimpah, Indonesia diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dan adil di masa mendatang.
