JAKARTA, koranmetro.com – Produk menstruasi seperti pembalut, tampon, dan menstrual cup merupakan kebutuhan dasar bagi perempuan. Namun di banyak negara, termasuk Indonesia, barang-barang ini masih dikenakan pajak. Kondisi ini memunculkan perdebatan panjang tentang keadilan, kesehatan publik, dan bagaimana negara memandang kebutuhan biologis perempuan.
Mengapa Produk Menstruasi Dikenai Pajak?
Di sejumlah negara, produk menstruasi digolongkan sebagai barang konsumsi biasa, bukan kebutuhan kesehatan esensial. Akibatnya, barang tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) layaknya barang non-primer.
Padahal, menstruasi adalah proses biologis alami yang tidak bisa dihindari. Setiap bulannya, perempuan membutuhkan produk kebersihan untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan. Ketika produk tersebut dikenai pajak, biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih tinggi, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.
Dampaknya bagi Perempuan
Pajak atas produk menstruasi berdampak nyata, antara lain:
- Meningkatkan beban ekonomi bulanan perempuan
- Memperburuk kondisi bagi perempuan kurang mampu
- Berpotensi memicu praktik tidak sehat, seperti memakai pembalut terlalu lama atau menggunakan alternatif yang tidak higienis
- Memperbesar kesenjangan gender dalam akses kebutuhan dasar
Di beberapa negara berkembang, isu ini berkaitan erat dengan fenomena period poverty, yaitu ketidakmampuan mengakses produk menstruasi yang layak karena keterbatasan biaya.
Perdebatan Global
Gerakan penghapusan pajak produk menstruasi sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Sejumlah negara telah mengambil langkah konkret:
- Menghapus atau menurunkan pajak pembalut dan tampon
- Menggolongkan produk menstruasi sebagai barang kebutuhan pokok atau kesehatan
- Menyediakan produk gratis di sekolah, fasilitas publik, atau bagi kelompok rentan
Pendukung penghapusan pajak berargumen bahwa negara seharusnya tidak memajaki proses biologis. Sementara di sisi lain, ada pertimbangan fiskal terkait penerimaan negara.
Situasi di Indonesia
Di Indonesia, produk menstruasi masih termasuk barang yang dikenakan PPN. Diskusi mengenai penghapusan atau keringanan pajak terhadap pembalut dan produk sejenis sempat muncul di ruang publik, tetapi belum menjadi kebijakan yang diterapkan secara luas.
Isu ini sering dikaitkan dengan upaya memperluas akses kesehatan reproduksi, pendidikan menstruasi, serta perlindungan terhadap perempuan berpenghasilan rendah.
Menuju Kebijakan yang Lebih Adil
Beberapa langkah yang sering diusulkan untuk mengatasi persoalan ini antara lain:
- Mengkaji ulang klasifikasi produk menstruasi dalam sistem perpajakan
- Memberikan subsidi atau pembebasan pajak untuk produk kebersihan menstruasi
- Memperkuat edukasi kesehatan reproduksi
- Menyediakan akses produk menstruasi di sekolah dan fasilitas umum
Memajaki produk menstruasi berarti membebankan biaya tambahan pada kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Perdebatan mengenai isu ini bukan sekadar soal angka pajak, melainkan tentang bagaimana negara memandang kesehatan, martabat, dan kesetaraan bagi perempuan.
Kebijakan yang lebih adil terhadap produk menstruasi dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi beban ekonomi perempuan sekaligus memperkuat akses terhadap kebutuhan kesehatan dasar.
