Pajak pada Produk Menstruasi, Beban Tersembunyi yang Masih Dipertanyakan

- Jurnalis

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Produk menstruasi seperti pembalut, tampon, dan menstrual cup merupakan kebutuhan dasar bagi perempuan.

Produk menstruasi seperti pembalut, tampon, dan menstrual cup merupakan kebutuhan dasar bagi perempuan.

JAKARTA, koranmetro.com – Produk menstruasi seperti pembalut, tampon, dan menstrual cup merupakan kebutuhan dasar bagi perempuan. Namun di banyak negara, termasuk Indonesia, barang-barang ini masih dikenakan pajak. Kondisi ini memunculkan perdebatan panjang tentang keadilan, kesehatan publik, dan bagaimana negara memandang kebutuhan biologis perempuan.

Mengapa Produk Menstruasi Dikenai Pajak?

Di sejumlah negara, produk menstruasi digolongkan sebagai barang konsumsi biasa, bukan kebutuhan kesehatan esensial. Akibatnya, barang tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) layaknya barang non-primer.

Padahal, menstruasi adalah proses biologis alami yang tidak bisa dihindari. Setiap bulannya, perempuan membutuhkan produk kebersihan untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan. Ketika produk tersebut dikenai pajak, biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih tinggi, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.

Dampaknya bagi Perempuan

Pajak atas produk menstruasi berdampak nyata, antara lain:

  • Meningkatkan beban ekonomi bulanan perempuan
  • Memperburuk kondisi bagi perempuan kurang mampu
  • Berpotensi memicu praktik tidak sehat, seperti memakai pembalut terlalu lama atau menggunakan alternatif yang tidak higienis
  • Memperbesar kesenjangan gender dalam akses kebutuhan dasar
Baca Juga :  Keuntungan Kawasan Konservasi untuk Masyarakat dan Perekonomian Negara

Di beberapa negara berkembang, isu ini berkaitan erat dengan fenomena period poverty, yaitu ketidakmampuan mengakses produk menstruasi yang layak karena keterbatasan biaya.

Perdebatan Global

Gerakan penghapusan pajak produk menstruasi sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Sejumlah negara telah mengambil langkah konkret:

  • Menghapus atau menurunkan pajak pembalut dan tampon
  • Menggolongkan produk menstruasi sebagai barang kebutuhan pokok atau kesehatan
  • Menyediakan produk gratis di sekolah, fasilitas publik, atau bagi kelompok rentan

Pendukung penghapusan pajak berargumen bahwa negara seharusnya tidak memajaki proses biologis. Sementara di sisi lain, ada pertimbangan fiskal terkait penerimaan negara.

Situasi di Indonesia

Di Indonesia, produk menstruasi masih termasuk barang yang dikenakan PPN. Diskusi mengenai penghapusan atau keringanan pajak terhadap pembalut dan produk sejenis sempat muncul di ruang publik, tetapi belum menjadi kebijakan yang diterapkan secara luas.

Baca Juga :  Polisi Gresik Dikejutkan oleh Penemuan Kerangka Manusia dalam Mobil

Isu ini sering dikaitkan dengan upaya memperluas akses kesehatan reproduksi, pendidikan menstruasi, serta perlindungan terhadap perempuan berpenghasilan rendah.

Menuju Kebijakan yang Lebih Adil

Beberapa langkah yang sering diusulkan untuk mengatasi persoalan ini antara lain:

  • Mengkaji ulang klasifikasi produk menstruasi dalam sistem perpajakan
  • Memberikan subsidi atau pembebasan pajak untuk produk kebersihan menstruasi
  • Memperkuat edukasi kesehatan reproduksi
  • Menyediakan akses produk menstruasi di sekolah dan fasilitas umum

Memajaki produk menstruasi berarti membebankan biaya tambahan pada kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Perdebatan mengenai isu ini bukan sekadar soal angka pajak, melainkan tentang bagaimana negara memandang kesehatan, martabat, dan kesetaraan bagi perempuan.

Kebijakan yang lebih adil terhadap produk menstruasi dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi beban ekonomi perempuan sekaligus memperkuat akses terhadap kebutuhan kesehatan dasar.

Berita Terkait

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete, Diduga Jadi Posko Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Menko Polkam Dudung Pimpin Upacara Tabur Bunga di Teluk Jakarta, Dikawal Ketat Prajurit Kopaska
Privasi Warga dan Batas Kewenangan Penyadapan dalam Hukum Indonesia
Polri Tetapkan Listyo Sigit dkk Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
Persatuan yang Sehat Justru Butuh Ruang untuk Kritik
Cuaca Ekstrem Masih Mengancam, BNPB Ingatkan Warga Aceh Tetap Waspada
Badai Sempurna di Tanah Air, Ketika Banyak Krisis Saling Mengikat
Usulan Luhut soal Unsur Kerugian Negara dalam Korupsi, Begini Bunyi UU Tipikor dan Klarifikasinya
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:27 WIB

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete, Diduga Jadi Posko Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 10 November 2026 - 11:21 WIB

Menko Polkam Dudung Pimpin Upacara Tabur Bunga di Teluk Jakarta, Dikawal Ketat Prajurit Kopaska

Kamis, 5 November 2026 - 11:07 WIB

Privasi Warga dan Batas Kewenangan Penyadapan dalam Hukum Indonesia

Rabu, 4 November 2026 - 11:31 WIB

Polri Tetapkan Listyo Sigit dkk Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal

Selasa, 3 November 2026 - 11:08 WIB

Persatuan yang Sehat Justru Butuh Ruang untuk Kritik

Berita Terbaru