JAKARTA, koranmetro.com – Dalam langkah yang mengejutkan, pemerintah Peru mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Meksiko pada Senin (3/11) malam waktu setempat. Keputusan ini dipicu oleh pemberian suaka politik oleh Meksiko kepada mantan Perdana Menteri Peru, Betssy Chávez, yang sedang menghadapi tuntutan pidana terkait upaya kudeta pada 2022. Insiden ini memperburuk ketegangan lama antara kedua negara tetangga di Amerika Latin, yang telah lama tercemar oleh tuduhan campur tangan politik.
Kronologi Kejadian yang Memanas
Semuanya bermula pada Senin pagi ketika otoritas Peru mengetahui bahwa Betssy Chávez, yang menjabat sebagai perdana menteri di bawah Presiden Pedro Castillo pada Desember 2022, telah melarikan diri ke Kedutaan Besar Meksiko di Lima. Chávez, berusia 44 tahun, diduga meminta suaka politik untuk menghindari penahanan terkait kasus pemberontakan dan konspirasi melawan negara. Ia dituduh sebagai kaki tangan utama dalam rencana Castillo untuk membubarkan Kongres Peru, yang berujung pada penggulingan presiden tersebut.
Menteri Luar Negeri Peru, Hugo de Zela, langsung menggelar konferensi pers untuk menyatakan kekecewaan mendalam. “Kami mengetahui dengan kejutan dan penyesalan mendalam bahwa mantan Perdana Menteri Betssy Chávez, yang diduga sebagai co-author upaya kudeta oleh mantan Presiden Pedro Castillo, sedang diberikan suaka di Kedutaan Meksiko,” ujar de Zela. Ia menambahkan bahwa tindakan ini merupakan “tindakan tidak ramah” yang menambah daftar panjang campur tangan Meksiko dalam urusan dalam negeri Peru.
Pemerintah Peru segera mengambil langkah tegas: memutus hubungan diplomatik secara penuh, meskipun hubungan konsuler tetap dipertahankan untuk melindungi warga negara di kedua belah pihak. Keputusan ini diumumkan oleh Kantor Presiden José Jerí, yang baru saja dilantik sebagai presiden konservatif Peru, menegaskan bahwa Meksiko telah “berulang kali” mengganggu stabilitas politik Peru.
Latar Belakang Konflik yang Lebih Dalam
Ketegangan antara Peru dan Meksiko bukanlah hal baru. Akar masalahnya dapat ditelusuri ke akhir 2022, ketika Pedro Castillo – seorang mantan guru desa yang naik menjadi presiden pertama dari kalangan miskin – mencoba membubarkan Kongres Peru melalui dekrit darurat. Upaya ini gagal total, Castillo ditangkap, dan digantikan oleh Wakil Presiden Dina Boluarte. Chávez, yang baru saja dilantik sebagai perdana menteri beberapa hari sebelumnya, dituduh mengetahui rencana tersebut meskipun ia membantahnya.
Meksiko, di bawah kepemimpinan Presiden kiri Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saat itu, menjadi salah satu suara terdepan yang mendukung Castillo. AMLO menyebut penggulingan itu sebagai “kudeta” dan menawarkan suaka kepada keluarga Castillo. Respons Peru? Menyatakan duta besar Meksiko di Lima sebagai persona non grata dan memulangkannya dalam 72 jam. Pada Februari 2023, Boluarte juga menarik duta besar Peru dari Mexico City, menuduh AMLO campur tangan dalam urusan Peru.
Kini, dengan Presiden baru Meksiko Claudia Sheinbaum – penerus AMLO yang juga berhaluan kiri – ketegangan kembali memuncak. Sheinbaum dan AMLO telah secara terbuka menyebut Castillo sebagai “tahanan politik,” dan pemberian suaka kepada Chávez dilihat Peru sebagai kelanjutan dari pola tersebut. “Mereka mencoba mengubah pelaku kudeta menjadi korban politik. Ini salah besar,” tegas de Zela, menekankan bahwa proses hukum di Peru berjalan dengan jaminan penuh.
Menurut Konvensi Caracas 1954 tentang Suaka Diplomatik, Peru tidak bisa memasuki wilayah kedutaan Meksiko untuk menangkap Chávez. Namun, de Zela menegaskan bahwa proses ekstradisi akan diikuti sesuai hukum internasional.
Reaksi Internasional dan Dampak Potensial
Hingga Selasa pagi (4/11), Kementerian Luar Negeri Meksiko belum memberikan komentar resmi terkait pemutusan hubungan ini. Sementara itu, polisi Peru telah mengerahkan pasukan di sekitar Kedutaan Meksiko di Lima untuk menjaga keamanan, meskipun tidak ada laporan kekerasan.
Komunitas internasional tampak khawatir dengan eskalasi ini. Uni Amerika Latin dan Karibia (CELAC) mungkin akan memanggil pertemuan darurat, mengingat kedua negara adalah anggota aktif. Analis politik seperti yang dikutip Al Jazeera memperingatkan bahwa pemutusan hubungan bisa memengaruhi perdagangan bilateral – meskipun skalanya kecil dibandingkan mitra lain – dan memperlemah solidaritas regional di tengah isu-isu seperti migrasi dan perubahan iklim.
Bagi Peru, yang masih bergulat dengan instabilitas politik pasca-Castillo (termasuk protes massal dan korupsi), insiden ini bisa menjadi amunisi bagi oposisi untuk menyerang pemerintah Jerí. Sementara itu, Chávez tetap berada di kedutaan, menunggu keputusan akhir tentang status suakanya.
Pemutusan hubungan diplomatik ini menandai babak baru dalam rivalitas ideologis antara pemerintahan konservatif Peru dan progresif Meksiko. Apakah ini hanya gertakan sementara atau awal dari isolasi diplomatik yang lebih luas? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, kisah Betssy Chávez kini menjadi simbol dari perpecahan yang lebih dalam di Amerika Latin, di mana suaka politik sering kali menjadi alat dalam permainan kekuasaan.
