Mensesneg Pimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Program Prioritas Presiden Prabowo di Kementerian Pertahanan

- Jurnalis

Selasa, 17 Maret 2026 - 12:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi (rakor) pengawasan pelaksanaan program prioritas Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi (rakor) pengawasan pelaksanaan program prioritas Presiden.

JAKARTA, koranmetro.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi (rakor) pengawasan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan semua agenda strategis nasional berjalan tepat sasaran, efisien, dan sesuai target yang ditetapkan dalam Kabinet Merah Putih.

Rapat tersebut digelar di markas Kemenhan, Jakarta, dengan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, jajaran pejabat eselon I Kemenhan, serta perwakilan dari Sekretariat Kabinet dan instansi terkait. Fokus utama rakor adalah evaluasi kemajuan delapan program prioritas Kemenhan yang menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo, termasuk modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan dalam negeri, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, dan respons terhadap dinamika geopolitik global.

Latar Belakang dan Tujuan Rakor

Presiden Prabowo sejak awal masa jabatannya menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program prioritas agar tidak ada pemborosan anggaran atau keterlambatan. Dalam beberapa rapat strategis sebelumnya (seperti di Hambalang pada 8 Maret 2026), Presiden langsung memimpin diskusi lintas kementerian untuk mempercepat realisasi agenda nasional, termasuk di sektor pertahanan.

Baca Juga :  Kuota Haji Reguler 2025, 70 Persen Terisi, Waktu Pelunasan Tersisa Satu Pekan

Mensesneg Prasetyo Hadi, sebagai koordinator administrasi pemerintahan, ditugaskan untuk memimpin rakor pengawasan ini guna memastikan:

  • Sinkronisasi antara rencana kerja Kemenhan dengan arahan presiden.
  • Pengendalian anggaran dan progres fisik program.
  • Antisipasi risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik (misalnya konflik di Timur Tengah) yang memengaruhi kebijakan pertahanan.
  • Koordinasi dengan lembaga lain seperti Kemenko Polhukam dan TNI untuk sinergi maksimal.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kemenhan telah mencapai kemajuan signifikan pada beberapa prioritas, seperti penguatan postur pertahanan dan program kemandirian alutsista. Namun, ia juga menekankan perlunya pengawasan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan global.

Isu Strategis yang Dibahas

Beberapa poin utama dalam rakor meliputi:

  • Modernisasi peralatan militer: Percepatan pengadaan alutsista prioritas dan transfer teknologi dari mitra luar negeri.
  • Penguatan industri pertahanan nasional: Dukungan bagi PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL untuk produksi dalam negeri.
  • Kesejahteraan prajurit: Program perumahan, kesehatan, dan pensiun TNI.
  • Respons geopolitik: Evaluasi kesiapan menghadapi isu regional dan global, termasuk dampak perang Iran terhadap stabilitas energi dan keamanan maritim.
  • Anggaran dan efisiensi: Pengawasan penggunaan APBN untuk program prioritas agar tepat sasaran dan akuntabel.
Baca Juga :  Kepastian Penyaluran Bansos, Mensos Tegaskan Efisiensi Tidak Mengganggu Honor Pendamping Sosial

Mensesneg menegaskan bahwa rakor semacam ini akan dilakukan secara rutin untuk memantau capaian bulanan dan triwulanan, sesuai arahan Presiden Prabowo yang ingin program prioritas “berjalan cepat dan tepat”.

Dampak dan Harapan ke Depan

Rapat ini menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk pengawasan ketat di sektor strategis seperti pertahanan. Dengan koordinasi yang baik antara Mensesneg, Menhan, dan instansi terkait, diharapkan program prioritas dapat terealisasi optimal, mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan kedaulatan nasional di tengah dinamika dunia yang kompleks.

Kegiatan ini juga menjadi sinyal positif bagi publik bahwa pemerintah serius mengawasi penggunaan anggaran negara, terutama di bidang yang sensitif seperti pertahanan.

Berita Terkait

DPR RI Desak Investigasi Transparan Tragedi Tabrakan Kereta di Bekasi Timur
Duka dari Misi Perdamaian, Satu Lagi Prajurit Indonesia Gugur di Lebanon
Buronan Pembunuhan AS Ditangkap Imigrasi di Bali, Langsung Dideportasi ke Amerika
KPK Selidiki Dugaan Penyimpangan Lelang, Pegawai Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq Diperiksa
Sebelum Koreksi, Program MBG Akan Di Audit Menyeluruh Terlebih Dahulu
Terungkap! Ini Wajah Pasutri yang Diduga Gasak Rp28 Miliar Dana Gereja untuk Umroh & Hidup Mewah
Dua Insiden Penembakan di Mimika, TNI Pastikan Tidak Ada Hubungan Antar Peristiwa
Lowongan Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Terbuka, Dijamin Tanpa Calo dan Ordal
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 11:22 WIB

DPR RI Desak Investigasi Transparan Tragedi Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Minggu, 26 April 2026 - 11:13 WIB

Duka dari Misi Perdamaian, Satu Lagi Prajurit Indonesia Gugur di Lebanon

Jumat, 24 April 2026 - 11:23 WIB

Buronan Pembunuhan AS Ditangkap Imigrasi di Bali, Langsung Dideportasi ke Amerika

Rabu, 22 April 2026 - 11:39 WIB

KPK Selidiki Dugaan Penyimpangan Lelang, Pegawai Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq Diperiksa

Senin, 20 April 2026 - 11:28 WIB

Sebelum Koreksi, Program MBG Akan Di Audit Menyeluruh Terlebih Dahulu

Berita Terbaru