Mensesneg Pimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Program Prioritas Presiden Prabowo di Kementerian Pertahanan

- Jurnalis

Selasa, 17 Maret 2026 - 12:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi (rakor) pengawasan pelaksanaan program prioritas Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi (rakor) pengawasan pelaksanaan program prioritas Presiden.

JAKARTA, koranmetro.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi (rakor) pengawasan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan semua agenda strategis nasional berjalan tepat sasaran, efisien, dan sesuai target yang ditetapkan dalam Kabinet Merah Putih.

Rapat tersebut digelar di markas Kemenhan, Jakarta, dengan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, jajaran pejabat eselon I Kemenhan, serta perwakilan dari Sekretariat Kabinet dan instansi terkait. Fokus utama rakor adalah evaluasi kemajuan delapan program prioritas Kemenhan yang menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo, termasuk modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan dalam negeri, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, dan respons terhadap dinamika geopolitik global.

Latar Belakang dan Tujuan Rakor

Presiden Prabowo sejak awal masa jabatannya menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program prioritas agar tidak ada pemborosan anggaran atau keterlambatan. Dalam beberapa rapat strategis sebelumnya (seperti di Hambalang pada 8 Maret 2026), Presiden langsung memimpin diskusi lintas kementerian untuk mempercepat realisasi agenda nasional, termasuk di sektor pertahanan.

Baca Juga :  Elpiji 3 Kg Tak Lagi Dijual di Pengecer, Bahlil Soroti Praktik Oknum Nakal

Mensesneg Prasetyo Hadi, sebagai koordinator administrasi pemerintahan, ditugaskan untuk memimpin rakor pengawasan ini guna memastikan:

  • Sinkronisasi antara rencana kerja Kemenhan dengan arahan presiden.
  • Pengendalian anggaran dan progres fisik program.
  • Antisipasi risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik (misalnya konflik di Timur Tengah) yang memengaruhi kebijakan pertahanan.
  • Koordinasi dengan lembaga lain seperti Kemenko Polhukam dan TNI untuk sinergi maksimal.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kemenhan telah mencapai kemajuan signifikan pada beberapa prioritas, seperti penguatan postur pertahanan dan program kemandirian alutsista. Namun, ia juga menekankan perlunya pengawasan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan global.

Isu Strategis yang Dibahas

Beberapa poin utama dalam rakor meliputi:

  • Modernisasi peralatan militer: Percepatan pengadaan alutsista prioritas dan transfer teknologi dari mitra luar negeri.
  • Penguatan industri pertahanan nasional: Dukungan bagi PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL untuk produksi dalam negeri.
  • Kesejahteraan prajurit: Program perumahan, kesehatan, dan pensiun TNI.
  • Respons geopolitik: Evaluasi kesiapan menghadapi isu regional dan global, termasuk dampak perang Iran terhadap stabilitas energi dan keamanan maritim.
  • Anggaran dan efisiensi: Pengawasan penggunaan APBN untuk program prioritas agar tepat sasaran dan akuntabel.
Baca Juga :  Pecat Jokowi dan Gibran, Bahlil, Semua Partai Berambisi Menggandeng Tokoh Terkenal

Mensesneg menegaskan bahwa rakor semacam ini akan dilakukan secara rutin untuk memantau capaian bulanan dan triwulanan, sesuai arahan Presiden Prabowo yang ingin program prioritas “berjalan cepat dan tepat”.

Dampak dan Harapan ke Depan

Rapat ini menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk pengawasan ketat di sektor strategis seperti pertahanan. Dengan koordinasi yang baik antara Mensesneg, Menhan, dan instansi terkait, diharapkan program prioritas dapat terealisasi optimal, mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan kedaulatan nasional di tengah dinamika dunia yang kompleks.

Kegiatan ini juga menjadi sinyal positif bagi publik bahwa pemerintah serius mengawasi penggunaan anggaran negara, terutama di bidang yang sensitif seperti pertahanan.

Berita Terkait

Istana Padat Aktivitas di Awal Oktober, Perombakan Kabinet dan Pelantikan Wantimpres
KPK Dalami Peran Aspri Ridwan Kamil dalam Dugaan Aliran Dana Kasus Iklan Bank BJB
Mendagri Tito Bahas Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan dan Program Gentengisasi
Gibran Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Ratusan Warga Batang Diduga Keracunan MBG
Status Manajer Kopdes Merah Putih Dipertanyakan, Agrinas Tegaskan Sebagai Pegawai BUMN
Ketika Mantan Jampidsus Singgung “Data Abadi” di Gedung Bundar
Malaysia Kirim Pesawat dan Helikopter Bantu Indonesia Atasi Karhutla di Kalimantan
Usulan Gaji Minimum Dokter IDI, Mengurai Sumber Pendapatan di Tengah Sistem JKN
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 11:13 WIB

Istana Padat Aktivitas di Awal Oktober, Perombakan Kabinet dan Pelantikan Wantimpres

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:12 WIB

KPK Dalami Peran Aspri Ridwan Kamil dalam Dugaan Aliran Dana Kasus Iklan Bank BJB

Rabu, 30 September 2026 - 11:22 WIB

Mendagri Tito Bahas Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan dan Program Gentengisasi

Senin, 28 September 2026 - 11:04 WIB

Gibran Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Ratusan Warga Batang Diduga Keracunan MBG

Jumat, 25 September 2026 - 11:50 WIB

Status Manajer Kopdes Merah Putih Dipertanyakan, Agrinas Tegaskan Sebagai Pegawai BUMN

Berita Terbaru