Pemerintah Trump Siapkan Kebijakan Pembatasan Visa untuk Pendatang dari Negara Muslim

- Jurnalis

Selasa, 11 Maret 2025 - 14:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kebijakan ini kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum dan politik jika diterapkan kembali.

Kebijakan ini kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum dan politik jika diterapkan kembali.

JAKARTA, koranmetro.com – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sedang dalam upaya kembali ke Gedung Putih pada Pilpres 2024, dikabarkan tengah menyiapkan kebijakan pembatasan visa bagi pendatang dari negara-negara mayoritas Muslim. Jika kembali berkuasa pada 2025, Trump berencana menghidupkan kembali kebijakan imigrasi kontroversial yang sempat diterapkannya saat menjabat pada 2017.

Dalam beberapa pernyataan kampanye, Trump mengisyaratkan bahwa ia akan memperketat aturan imigrasi dengan alasan keamanan nasional. Ia bahkan menyebut kemungkinan menerapkan “Muslim Ban” yang pernah diberlakukan melalui Executive Order 13769, yang melarang warga dari beberapa negara Muslim seperti Iran, Libya, Somalia, Suriah, dan Yaman untuk masuk ke AS.

Baca Juga :  Hassan Nasrallah, Pimpinan Hizbullah yang Tewas Diserang Israel

Kebijakan tersebut sebelumnya memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia dan negara-negara yang terdampak. Namun, Trump berpendapat bahwa kebijakan ini diperlukan untuk mencegah masuknya individu yang dianggap berpotensi membahayakan keamanan nasional.

Menurut laporan media AS, tim kampanye Trump telah mengkaji kemungkinan memperluas daftar negara yang akan dikenai pembatasan visa. Langkah ini sejalan dengan janji kampanyenya yang berfokus pada penguatan perbatasan dan pengurangan imigrasi, termasuk terhadap pencari suaka dan pemegang visa kerja dari negara-negara tertentu.

Baca Juga :  Trump Dorong Normalisasi Hubungan Israel dengan Negara Muslim Pasca-Perang

Kebijakan ini kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum dan politik jika diterapkan kembali. Beberapa analis menyebut bahwa jika Trump kembali ke Gedung Putih, ia mungkin akan menggunakan perintah eksekutif untuk mempercepat implementasi aturan tersebut, seperti yang dilakukan pada awal masa jabatannya di tahun 2017.

Dengan pemilu AS yang semakin dekat, kebijakan imigrasi menjadi salah satu isu utama yang diperhatikan oleh pemilih, terutama di tengah meningkatnya ketegangan global dan perdebatan mengenai keamanan perbatasan AS. Apakah kebijakan ini akan benar-benar diterapkan kembali jika Trump menang? Dunia menanti perkembangan lebih lanjut.

Berita Terkait

Nepal Desak Meta dan TikTok Bersihkan Konten AI Hoaks Pascabencana Banjir
Banjir Bandang Nepal–Tibet Tewaskan Ratusan, Ratusan Wisatawan Masih Hilang
Subsidi BBM Iran di Ujung Tanduk. Harga Bisa Melonjak hingga Setara Rp 11.000 per Liter
China Catat Rekor Recall Otomotif, 4,3 Juta Mobil Listrik Ditarik karena Risiko Gagang Pintu Darurat
Serangan Israel ke Pangkalan Udara Suriah Picu Kecaman Keras dari Turkiye
AS Perberat Tekanan Ekonomi dan Blokade Laut terhadap Iran, Bukan Perluas Serangan Militer
Operasi Rahasia Trump Ganti Pesawat di Turki Picu Kontroversi di AS
Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Resmi Menikah setelah Satu Dekade Bersama
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 11:25 WIB

Nepal Desak Meta dan TikTok Bersihkan Konten AI Hoaks Pascabencana Banjir

Kamis, 27 Agustus 2026 - 11:53 WIB

Banjir Bandang Nepal–Tibet Tewaskan Ratusan, Ratusan Wisatawan Masih Hilang

Senin, 24 Agustus 2026 - 11:52 WIB

Subsidi BBM Iran di Ujung Tanduk. Harga Bisa Melonjak hingga Setara Rp 11.000 per Liter

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 11:12 WIB

China Catat Rekor Recall Otomotif, 4,3 Juta Mobil Listrik Ditarik karena Risiko Gagang Pintu Darurat

Rabu, 19 Agustus 2026 - 11:24 WIB

Serangan Israel ke Pangkalan Udara Suriah Picu Kecaman Keras dari Turkiye

Berita Terbaru