Pemerintah Trump Siapkan Kebijakan Pembatasan Visa untuk Pendatang dari Negara Muslim

- Jurnalis

Selasa, 11 Maret 2025 - 14:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kebijakan ini kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum dan politik jika diterapkan kembali.

Kebijakan ini kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum dan politik jika diterapkan kembali.

JAKARTA, koranmetro.com – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sedang dalam upaya kembali ke Gedung Putih pada Pilpres 2024, dikabarkan tengah menyiapkan kebijakan pembatasan visa bagi pendatang dari negara-negara mayoritas Muslim. Jika kembali berkuasa pada 2025, Trump berencana menghidupkan kembali kebijakan imigrasi kontroversial yang sempat diterapkannya saat menjabat pada 2017.

Dalam beberapa pernyataan kampanye, Trump mengisyaratkan bahwa ia akan memperketat aturan imigrasi dengan alasan keamanan nasional. Ia bahkan menyebut kemungkinan menerapkan “Muslim Ban” yang pernah diberlakukan melalui Executive Order 13769, yang melarang warga dari beberapa negara Muslim seperti Iran, Libya, Somalia, Suriah, dan Yaman untuk masuk ke AS.

Baca Juga :  Pemimpin Hamas dan Fatah Mengadakan Pertemuan Penting di Kairo, Mesir Bahas Persatuan Palestina

Kebijakan tersebut sebelumnya memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia dan negara-negara yang terdampak. Namun, Trump berpendapat bahwa kebijakan ini diperlukan untuk mencegah masuknya individu yang dianggap berpotensi membahayakan keamanan nasional.

Menurut laporan media AS, tim kampanye Trump telah mengkaji kemungkinan memperluas daftar negara yang akan dikenai pembatasan visa. Langkah ini sejalan dengan janji kampanyenya yang berfokus pada penguatan perbatasan dan pengurangan imigrasi, termasuk terhadap pencari suaka dan pemegang visa kerja dari negara-negara tertentu.

Baca Juga :  Kehancuran Damaskus, Suriah, Usai Dibombardir Israel, Dampak dan Reaksi Internasional

Kebijakan ini kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum dan politik jika diterapkan kembali. Beberapa analis menyebut bahwa jika Trump kembali ke Gedung Putih, ia mungkin akan menggunakan perintah eksekutif untuk mempercepat implementasi aturan tersebut, seperti yang dilakukan pada awal masa jabatannya di tahun 2017.

Dengan pemilu AS yang semakin dekat, kebijakan imigrasi menjadi salah satu isu utama yang diperhatikan oleh pemilih, terutama di tengah meningkatnya ketegangan global dan perdebatan mengenai keamanan perbatasan AS. Apakah kebijakan ini akan benar-benar diterapkan kembali jika Trump menang? Dunia menanti perkembangan lebih lanjut.

Berita Terkait

Gencatan Senjata India-Pakistan Masih Rentan Pasca Serangan Terbaru
PM Sharif Ungkap India Kerahkan 80 Jet Tempur untuk Misi Serangan ke Pakistan
Turis Tiongkok Diduga Mencuri Listrik Saat Mengisi Daya di Stopkontak Umum Jepang
Israel Blokir Pasokan Bantuan, Kelaparan Makin Meluas di Gaza
Jika Menang Pemilu, Koalisi Partai Islam Bangladesh Siap Terapkan Syariat
Bentrok Sektarian Pecah di Suriah hingga Libatkan Israel, Apa yang Terjadi?
Jaringan Listrik di Spanyol-Portugal Mulai Pulih Usai Mati Total
Zelensky Siap Negosiasi Usai Putin Umumkan Gencatan Senjata 3 Hari
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 11 Mei 2025 - 21:40 WIB

Gencatan Senjata India-Pakistan Masih Rentan Pasca Serangan Terbaru

Rabu, 7 Mei 2025 - 21:33 WIB

PM Sharif Ungkap India Kerahkan 80 Jet Tempur untuk Misi Serangan ke Pakistan

Selasa, 6 Mei 2025 - 21:52 WIB

Turis Tiongkok Diduga Mencuri Listrik Saat Mengisi Daya di Stopkontak Umum Jepang

Sabtu, 3 Mei 2025 - 18:19 WIB

Israel Blokir Pasokan Bantuan, Kelaparan Makin Meluas di Gaza

Jumat, 2 Mei 2025 - 21:11 WIB

Jika Menang Pemilu, Koalisi Partai Islam Bangladesh Siap Terapkan Syariat

Berita Terbaru

Gencatan senjata antara India dan Pakistan yang diumumkan pada Sabtu (10/5) kembali diuji setelah terjadi baku tembak di sepanjang Line of Control (LoC) di wilayah Kashmir.

INTERNASIONAL

Gencatan Senjata India-Pakistan Masih Rentan Pasca Serangan Terbaru

Minggu, 11 Mei 2025 - 21:40 WIB