JAKARTA, koranmetro.com – Presiden Joko Widodo hari ini mengundang pimpinan lembaga negara untuk melakukan kunjungan ke lokasi ibu kota negara (IKN) yang baru, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkenalkan dan menunjukkan kemajuan pembangunan IKN serta mengajak semua pihak terlibat dalam proses transisi ibu kota yang baru ini.
Dalam acara tersebut, Jokowi mengungkapkan harapannya agar para pimpinan lembaga negara dapat melihat langsung perkembangan dan rencana pembangunan IKN yang dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. “Saya ingin semua pimpinan lembaga negara melihat secara langsung seperti apa IKN ini dan bagaimana pembangunan infrastrukturnya berlangsung. Ini adalah proyek besar yang memerlukan dukungan dan kerja sama dari semua pihak,” ujar Jokowi dalam sambutannya.
Kunjungan ini juga mencakup tur ke berbagai fasilitas dan area strategis di IKN, termasuk lokasi gedung pemerintahan, pusat bisnis, dan area hijau yang dirancang untuk menjadi paru-paru kota. Para pimpinan lembaga negara diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi dengan tim pembangunan serta merespons langsung bagaimana mereka melihat peran lembaga masing-masing dalam mendukung pengembangan IKN.
Jokowi menambahkan bahwa pembangunan IKN bukan hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. “IKN adalah simbol masa depan Indonesia, dan kami ingin memastikan bahwa semua elemen negara terlibat dalam mewujudkan visi ini,” jelasnya.
Kunjungan ini juga diharapkan dapat memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta lembaga negara dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang efisien dan ramah lingkungan.
Para pimpinan lembaga negara yang hadir dalam kunjungan ini mengungkapkan antusiasme mereka terhadap proyek ambisius ini dan berkomitmen untuk mendukung kelancaran implementasi serta integrasi IKN dengan sistem pemerintahan yang ada.
