JAKARTA, koranmetro.com – Krisis politik di Korea Selatan semakin memanas setelah hakim memutuskan untuk membebaskan ketua oposisi utama, yang sebelumnya menghadapi tuduhan korupsi berat. Keputusan ini memicu ketegangan antara Presiden Yoon Suk-yeol dan partai oposisi Demokrat Korea (DPK). Presiden Yoon meminta penyelidikan lebih lanjut terhadap hakim yang menangani kasus ini, dengan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan yang tidak sesuai konstitusi.
Situasi semakin memuncak setelah Presiden Yoon mengumumkan darurat militer untuk menindak apa yang disebutnya sebagai “kekuatan anti-negara” di parlemen, yang banyak ditafsirkan sebagai langkah melawan oposisi. Pengumuman ini memicu protes besar-besaran dan kritik dari berbagai pihak, termasuk partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).
Partai oposisi dan beberapa anggota PPP kini menuntut pemakzulan Presiden Yoon, dengan alasan bahwa darurat militer yang diumumkan melanggar hukum dan konstitusi. Jika mosi pemakzulan berhasil, Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih tugas presiden sementara hingga Mahkamah Konstitusi mencapai keputusan akhir.
Ketegangan ini memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi Korea Selatan, termasuk penurunan indeks pasar saham, serta memicu kecaman internasional atas langkah darurat militer pertama sejak transisi demokrasi di negara tersebut pada 1980-an.
