WNI di Australia Respon Terhadap Larangan Bos Hubungi Pegawai di Luar Jam Kerja

- Jurnalis

Jumat, 30 Agustus 2024 - 16:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Australia baru-baru ini mengeluarkan peraturan yang melarang atasan menghubungi pegawai di luar jam kerja mereka.

Pemerintah Australia baru-baru ini mengeluarkan peraturan yang melarang atasan menghubungi pegawai di luar jam kerja mereka.

JAKARTA, koranmetro.com – Hari ini, sebuah kebijakan kontroversial di Australia menarik perhatian masyarakat internasional, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di sana. Pemerintah Australia baru-baru ini mengeluarkan peraturan yang melarang atasan menghubungi pegawai di luar jam kerja mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi serta mengurangi stres di tempat kerja.

Kebijakan Baru

Peraturan ini, yang mulai berlaku awal bulan ini, melarang atasan untuk mengirim email atau menghubungi pegawai mereka di luar jam kerja yang telah ditetapkan. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi waktu pribadi karyawan dan mengurangi beban kerja yang seringkali meluas ke luar jam kerja reguler. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan produktivitas jangka panjang.

Reaksi WNI di Australia

Bagi banyak WNI yang tinggal di Australia, kebijakan ini memberikan dampak signifikan. Mereka menyambut baik langkah pemerintah yang dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup kerja. Salah satu WNI, Anita, seorang profesional di sektor teknologi, mengungkapkan, “Ini adalah langkah positif yang sangat diperlukan. Saya sering merasa tertekan karena harus memeriksa email pekerjaan di luar jam kerja. Kebijakan ini memberikan kejelasan dan perlindungan yang kami butuhkan.”

Baca Juga :  Mengungkap Alasan Penangkapan Presiden Korea Selatan dan Nasibnya Setelah Diinterogasi

Namun, tidak semua orang sepakat. Beberapa WNI mengungkapkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa mengganggu fleksibilitas kerja. Dimas, seorang manajer proyek, mengatakan, “Kadang-kadang ada situasi darurat yang memerlukan komunikasi di luar jam kerja. Kebijakan ini mungkin membuat kita sulit untuk menangani masalah mendesak.”

Dampak Terhadap Perusahaan dan Karyawan

Kebijakan ini juga berdampak pada cara perusahaan mengelola tenaga kerja mereka. Beberapa perusahaan telah menyambut baik langkah ini dan menyesuaikan sistem komunikasi internal mereka untuk mematuhi peraturan. Sementara itu, beberapa perusahaan masih dalam proses penyesuaian, berusaha menemukan keseimbangan antara kepatuhan terhadap kebijakan dan kebutuhan operasional mereka.

Baca Juga :  Banjir Bandang Terjang Jepang, 6 Orang Tewas dan 7 Masih Hilang

Prospek Ke Depan

Seiring dengan implementasi kebijakan ini, Australia akan memantau efeknya terhadap kesejahteraan karyawan dan produktivitas. Jika berhasil, kebijakan ini dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang mempertimbangkan langkah serupa untuk mengatasi isu keseimbangan kerja-hidup.

Kebijakan larangan menghubungi pegawai di luar jam kerja ini merupakan langkah signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di tempat kerja dan mungkin menjadi acuan bagi kebijakan serupa di berbagai belahan dunia. WNI di Australia tetap berharap agar kebijakan ini dapat menginspirasi perubahan positif dalam dunia kerja global.

Berita Terkait

Trump Tak Akan Kembalikan Minyak dan Tanker Sitaan dari Venezuela, Ketegangan Politik Kian Menguat
Trump Beri Selamat kepada PM Baru Ceko Andrej Babiš, Tekankan Kerja Sama Pembelian Jet F-35
Gelombang Kecaman Internasional atas Serangan Teroris di Bondi Beach, Iran Turut Menyuarakan Penolakan
Jet Tempur Thailand Hancurkan Sindikat Judi Online di Perbatasan Kamboja
Ketegangan di Karibia Memanas, Jet Tempur AS Berpatroli Intensif Dekat Wilayah Venezuela
Kamboja dan Thailand, Langkah Berani Menuju Perdamaian di Perbatasan
Eksekusi Pemimpin Penipuan Besar di Iran, Kerugian $350 Juta yang Hancurkan Ribuan Warga
AS Setujui Penjualan Bom Rp44 Triliun ke Kanada di Tengah Ketegangan Soal Keamanan Regional
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 Desember 2025 - 21:24 WIB

Trump Tak Akan Kembalikan Minyak dan Tanker Sitaan dari Venezuela, Ketegangan Politik Kian Menguat

Kamis, 18 Desember 2025 - 11:13 WIB

Trump Beri Selamat kepada PM Baru Ceko Andrej Babiš, Tekankan Kerja Sama Pembelian Jet F-35

Senin, 15 Desember 2025 - 11:19 WIB

Gelombang Kecaman Internasional atas Serangan Teroris di Bondi Beach, Iran Turut Menyuarakan Penolakan

Jumat, 12 Desember 2025 - 11:35 WIB

Jet Tempur Thailand Hancurkan Sindikat Judi Online di Perbatasan Kamboja

Kamis, 11 Desember 2025 - 11:13 WIB

Ketegangan di Karibia Memanas, Jet Tempur AS Berpatroli Intensif Dekat Wilayah Venezuela

Berita Terbaru