BGN Tutup Permanen 833 Dapur Program MBG karena Langgar Standar Higienitas

- Jurnalis

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 11:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup secara permanen sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup secara permanen sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

JAKARTA, koranmetro.com – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup secara permanen sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diumumkan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 27 Juli 2026.

Penutupan dilakukan karena dapur-dapur tersebut terbukti melanggar standar yang ditetapkan, terutama terkait higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Beberapa kasus juga melibatkan risiko keracunan.

Sebaran Dapur yang Ditutup

Dari total 833 dapur yang dihentikan operasionalnya:

  • 98 dapur di Wilayah I (Sumatera)
  • 311 dapur di Wilayah II (Jawa dan Madura)
  • 424 dapur di Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua)
Baca Juga :  Gus Miftah Viral karena Momen Geregetan Hempas Kepala Istrinya, Netizen Berkomentar Ini!

Sudaryono menekankan bahwa kebijakan kali ini berbeda dengan penangguhan sementara sebelumnya. Dapur yang disuspensi permanen tidak lagi menerima pembayaran atau kompensasi dari pemerintah.

“Dapur yang di-suspend secara permanen ini bukan seperti yang lalu. Kalau dulu disuspensi tetapi tetap dibayar, kalau ini sudah disuspensi, tutup dan tidak dibayar. Ini betul-betul suspensi karena pelanggaran,” tegasnya.

Alasan Penutupan

Menurut Kepala BGN, sebagian besar dapur yang ditutup telah diberi tenggat waktu untuk memperbaiki kekurangan, terutama soal kebersihan dan sanitasi. Namun, mereka tidak memenuhi perbaikan sesuai standar yang diminta.

Pelanggaran yang menjadi dasar penutupan meliputi:

  • Standar higienis yang tidak terpenuhi
  • Kualitas makanan buruk
  • Risiko keracunan
  • IPAL yang tidak sesuai ketentuan
Baca Juga :  PTPN III Berkomitmen Tambah 59 Ribu Hektare Kebun Sawit dalam Rencana Jangka Panjang

Penerima Manfaat Tetap Dilayani

Meski ratusan dapur ditutup, BGN menjamin penerima manfaat Program MBG tidak akan kehilangan layanan. Porsi layanan dari dapur yang ditutup akan dialihkan ke dapur SPPG lain di sekitar lokasi yang masih beroperasi.

“Kalau ada dapur yang disuspensi, penerima manfaat jangan sampai kemudian tidak menerima. Kita akan membagi porsi layanan kepada dapur-dapur lain di sekitar situ,” kata Sudaryono.

Komitmen Perbaikan Tata Kelola

Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono untuk memperbaiki tata kelola Program MBG. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan mengajak publik ikut mengawasi kualitas makanan yang disajikan.

Berita Terkait

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete, Diduga Jadi Posko Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Menko Polkam Dudung Pimpin Upacara Tabur Bunga di Teluk Jakarta, Dikawal Ketat Prajurit Kopaska
Privasi Warga dan Batas Kewenangan Penyadapan dalam Hukum Indonesia
Polri Tetapkan Listyo Sigit dkk Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
Persatuan yang Sehat Justru Butuh Ruang untuk Kritik
Pajak pada Produk Menstruasi, Beban Tersembunyi yang Masih Dipertanyakan
Cuaca Ekstrem Masih Mengancam, BNPB Ingatkan Warga Aceh Tetap Waspada
Badai Sempurna di Tanah Air, Ketika Banyak Krisis Saling Mengikat
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:27 WIB

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete, Diduga Jadi Posko Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 10 November 2026 - 11:21 WIB

Menko Polkam Dudung Pimpin Upacara Tabur Bunga di Teluk Jakarta, Dikawal Ketat Prajurit Kopaska

Kamis, 5 November 2026 - 11:07 WIB

Privasi Warga dan Batas Kewenangan Penyadapan dalam Hukum Indonesia

Rabu, 4 November 2026 - 11:31 WIB

Polri Tetapkan Listyo Sigit dkk Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal

Selasa, 3 November 2026 - 11:08 WIB

Persatuan yang Sehat Justru Butuh Ruang untuk Kritik

Berita Terbaru