JAKARTA, koranmetro.com – Rekomendasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengenai standar pendapatan minimum dokter kembali memicu diskusi publik. Dalam surat resmi bertanggal 27 Agustus 2026, IDI mengusulkan take home pay minimum sekitar Rp 30,8 juta per bulan untuk dokter umum di rumah sakit dan Rp 110,9 juta untuk dokter spesialis, dihitung berdasarkan 160 jam kerja per bulan. Angka ini ditujukan khusus bagi dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat dan daerah.
Namun, di balik perdebatan soal kelayakan angka tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: dari mana sebenarnya pendapatan dokter berasal, terutama di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?
Cara BPJS Membayar Pelayanan Kesehatan
Sejak JKN diterapkan secara luas, pola pembiayaan pelayanan kesehatan berubah signifikan. BPJS Kesehatan tidak membayar dokter secara langsung. Yang dibayar adalah fasilitas kesehatan (rumah sakit atau klinik) sebagai satu kesatuan.
Pembayaran dari BPJS biasanya menggunakan sistem paket, seperti INA-CBGs untuk rawat inap atau kapitasi untuk layanan primer. Di dalam paket tersebut, tidak ada pos yang secara otomatis dipisahkan menjadi “jasa dokter”, “obat”, “alat kesehatan”, atau “operasional rumah sakit”. Semua dana masuk ke kas fasilitas kesehatan, lalu dikelola secara internal.
Akibatnya, besar-kecilnya pendapatan yang diterima dokter sangat bergantung pada kebijakan internal rumah sakit dalam membagi pendapatan tersebut.
Peran Rumah Sakit sebagai Pengelola Dana
Rumah sakit menjadi pihak yang menentukan berapa persen dari pendapatan JKN yang dialokasikan untuk remunerasi tenaga medis, termasuk dokter. Sebagian digunakan untuk gaji pokok, jasa medis, dan insentif. Sisanya untuk biaya operasional, pengadaan obat, pemeliharaan alat, dan kebutuhan fasilitas lainnya.
Di sinilah letak kompleksitasnya. Jika rumah sakit ingin meningkatkan pendapatan dokter sesuai usulan IDI, mereka harus mengatur ulang alokasi internal. IDI sendiri mengusulkan agar sekitar 60–70 persen pendapatan fasilitas dari pembayaran BPJS dialokasikan untuk remunerasi dokter dan tenaga kesehatan, sementara 30–40 persen sisanya untuk operasional dan kebutuhan fasilitas.
Usulan ini bukan bagian dari struktur tarif JKN, melainkan rekomendasi tata kelola setelah dana diterima rumah sakit.
Sumber Pendapatan Dokter Saat Ini
Secara umum, pendapatan dokter di Indonesia berasal dari beberapa saluran:
- Gaji atau remunerasi dari rumah sakit/pemerintah (terutama untuk dokter PNS atau kontrak di fasilitas pemerintah)
- Jasa medis dari pelayanan pasien JKN yang dialokasikan oleh rumah sakit
- Jasa medis dari pasien umum atau asuransi swasta (biasanya jauh lebih tinggi)
- Praktik pribadi di luar rumah sakit
- Tunjangan khusus, misalnya untuk daerah terpencil
Dalam sistem JKN, jasa medis yang diterima dokter dari pasien BPJS seringkali hanya sepertiga hingga seperlima dibanding pasien umum untuk pelayanan yang sama. Kondisi inilah yang mendorong IDI juga mengusulkan perlakuan pajak khusus (PPh Final 0,5–1 persen) atas penghasilan dari pelayanan JKN.
Tantangan Mewujudkan Standar Minimum
Meningkatkan pendapatan dokter sesuai usulan IDI tidak semata-mata soal menambah anggaran baru. IDI menawarkan kombinasi solusi, antara lain realokasi anggaran kesehatan, optimalisasi penerimaan melalui tata kelola BLU/BLUD, serta peningkatan alokasi dari pemerintah pusat dan daerah.
Namun, tantangan tetap ada. Rumah sakit harus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan tenaga medis dan kebutuhan operasional. Jika porsi untuk remunerasi terlalu besar, pengadaan alat atau pemeliharaan fasilitas bisa terdampak. Sebaliknya, jika terlalu kecil, retensi dokter—terutama di daerah—akan sulit terjaga.
Usulan IDI tentang pendapatan minimum dokter membuka kembali diskusi penting soal keadilan remunerasi di sektor kesehatan. Di era JKN, pendapatan dokter tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh jumlah pasien yang dilayani, melainkan oleh bagaimana rumah sakit mengelola dana yang diterima dari BPJS.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang angka yang “layak”, tetapi juga tentang sistem pembiayaan yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Tanpa penataan yang jelas mengenai alokasi internal di rumah sakit, rekomendasi berapa pun akan sulit diwujudkan secara merata di seluruh Indonesia.
