Jokowi Minta TNI-Polri Perbaiki Birokrasi, Lebih Humanis

- Jurnalis

Kamis, 12 September 2024 - 16:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam sebuah rapat penting di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Presiden Joko Widodo meminta agar TNI dan Polri memperbaiki sistem birokrasi mereka dan lebih mengutamakan pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sebuah rapat penting di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Presiden Joko Widodo meminta agar TNI dan Polri memperbaiki sistem birokrasi mereka dan lebih mengutamakan pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat.

JAKARTA, koranmetro.com – Dalam sebuah rapat penting di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Presiden Joko Widodo meminta agar TNI dan Polri memperbaiki sistem birokrasi mereka dan lebih mengutamakan pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat. Maluku4d Rapat ini dihadiri oleh pejabat tinggi militer dan kepolisian serta beberapa anggota kabinet terkait.

Dalam rapat yang berlangsung di kantor pusat pemerintahan IKN, Presiden Jokowi menekankan pentingnya reformasi birokrasi di tubuh TNI dan Polri untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Menurutnya, reformasi ini bertujuan agar kedua institusi tersebut bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat.

“Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, TNI dan Polri harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Birokrasi yang berbelit-belit dan kurang responsif harus diperbaiki agar pelayanan kepada rakyat lebih efektif dan efisien,” ujar Jokowi dalam pernyataannya.

Baca Juga :  Unpad Lakukan Evaluasi Program PPDS FK Terkait Kasus Pemerkosaan Priguna di RSHS

Presiden juga mengingatkan pentingnya pendekatan humanis dalam interaksi antara petugas TNI dan Polri dengan masyarakat. Jokowi berharap agar anggota TNI dan Polri tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan publik yang memahami dan menghargai hak serta kebutuhan masyarakat.

“Saya ingin agar setiap interaksi antara petugas dengan masyarakat dilakukan dengan penuh empati dan profesionalisme. Masyarakat harus merasa aman dan nyaman dalam berurusan dengan TNI dan Polri,” tambah Jokowi.

Sebagai bagian dari langkah konkret, Presiden menginstruksikan agar dilakukan pelatihan dan pembenahan dalam cara-cara berkomunikasi dan bertindak untuk anggota TNI dan Polri. Ia juga meminta agar dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja birokrasi untuk memastikan bahwa reformasi yang diterapkan berjalan sesuai harapan.

Baca Juga :  Polisi Tangkap 24 Anggota Geng Motor di Asahan Karena Terlibat Tawuran

Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menteri Dalam Negeri, yang keduanya mendukung penuh arahan Presiden. Mereka berjanji akan bekerja sama untuk memastikan implementasi kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik.

Dengan adanya reformasi ini, diharapkan hubungan antara TNI, Polri, dan masyarakat akan semakin harmonis, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kedua institusi tersebut. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada pelayanan publik di era modern ini.

Berita Terkait

Istana Padat Aktivitas di Awal Oktober, Perombakan Kabinet dan Pelantikan Wantimpres
KPK Dalami Peran Aspri Ridwan Kamil dalam Dugaan Aliran Dana Kasus Iklan Bank BJB
Mendagri Tito Bahas Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan dan Program Gentengisasi
Gibran Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Ratusan Warga Batang Diduga Keracunan MBG
Status Manajer Kopdes Merah Putih Dipertanyakan, Agrinas Tegaskan Sebagai Pegawai BUMN
Ketika Mantan Jampidsus Singgung “Data Abadi” di Gedung Bundar
Malaysia Kirim Pesawat dan Helikopter Bantu Indonesia Atasi Karhutla di Kalimantan
Usulan Gaji Minimum Dokter IDI, Mengurai Sumber Pendapatan di Tengah Sistem JKN
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 11:13 WIB

Istana Padat Aktivitas di Awal Oktober, Perombakan Kabinet dan Pelantikan Wantimpres

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:12 WIB

KPK Dalami Peran Aspri Ridwan Kamil dalam Dugaan Aliran Dana Kasus Iklan Bank BJB

Rabu, 30 September 2026 - 11:22 WIB

Mendagri Tito Bahas Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan dan Program Gentengisasi

Senin, 28 September 2026 - 11:04 WIB

Gibran Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Ratusan Warga Batang Diduga Keracunan MBG

Jumat, 25 September 2026 - 11:50 WIB

Status Manajer Kopdes Merah Putih Dipertanyakan, Agrinas Tegaskan Sebagai Pegawai BUMN

Berita Terbaru