Demokrasi Sehat Bukan Harus Serba Satu, Pemerintahan Butuh Oposisi yang Kuat

- Jurnalis

Jumat, 18 April 2025 - 12:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam transisi pemerintahan menuju periode baru, banyak spekulasi bermunculan tentang arah koalisi dan siapa saja yang akan bergabung dalam lingkar kekuasaan.

Dalam transisi pemerintahan menuju periode baru, banyak spekulasi bermunculan tentang arah koalisi dan siapa saja yang akan bergabung dalam lingkar kekuasaan.

JAKARTA, koranmetro.com – Dalam transisi pemerintahan menuju periode baru, banyak spekulasi bermunculan tentang arah koalisi dan siapa saja yang akan bergabung dalam lingkar kekuasaan. Namun pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) baru-baru ini menjadi pengingat penting: tidak semua partai harus berada dalam barisan pemerintahan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa demokrasi yang sehat justru memerlukan keseimbangan kekuasaan, termasuk melalui kehadiran partai-partai yang memilih tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Dalam pengalaman banyak negara demokrasi, oposisi memiliki peran penting untuk menjaga akuntabilitas, mendorong transparansi, dan memastikan kebijakan publik tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

Baca Juga :  Bareskrim Pulangkan WNI Korban Penyekapan di Malaysia, Diduga Terlibat Sindikat Timah Ilegal

Sebagai mantan jurnalis politik yang pernah meliput dinamika parlemen dari dekat, saya menyaksikan bagaimana fungsi pengawasan bisa tumpul jika semua kekuatan politik hanya mengejar kursi kekuasaan. Koalisi besar tanpa penyeimbang hanya akan menimbulkan stagnasi dalam diskursus publik dan menyempitkan ruang kritik yang konstruktif.

Baca Juga :  Gus Miftah Viral karena Momen Geregetan Hempas Kepala Istrinya, Netizen Berkomentar Ini!

Pemerintahan yang kuat bukan berarti harus didukung oleh semua partai, melainkan pemerintahan yang berani membuka ruang dialog—baik dengan sekutu maupun pihak oposisi. Dengan begitu, kebijakan yang lahir benar-benar diuji oleh perdebatan sehat, bukan disahkan dengan tepuk tangan bulat tanpa perbedaan suara.

Di tengah dinamika politik pasca pemilu, publik perlu mendukung upaya menjaga keseimbangan demokrasi ini. Karena dalam sistem presidensial, oposisi bukan ancaman, melainkan penjaga kualitas pemerintahan itu sendiri.

Berita Terkait

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete, Diduga Jadi Posko Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Menko Polkam Dudung Pimpin Upacara Tabur Bunga di Teluk Jakarta, Dikawal Ketat Prajurit Kopaska
Privasi Warga dan Batas Kewenangan Penyadapan dalam Hukum Indonesia
Polri Tetapkan Listyo Sigit dkk Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
Persatuan yang Sehat Justru Butuh Ruang untuk Kritik
Pajak pada Produk Menstruasi, Beban Tersembunyi yang Masih Dipertanyakan
Cuaca Ekstrem Masih Mengancam, BNPB Ingatkan Warga Aceh Tetap Waspada
Badai Sempurna di Tanah Air, Ketika Banyak Krisis Saling Mengikat
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:27 WIB

Bareskrim Geledah Rumah di Cipete, Diduga Jadi Posko Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 10 November 2026 - 11:21 WIB

Menko Polkam Dudung Pimpin Upacara Tabur Bunga di Teluk Jakarta, Dikawal Ketat Prajurit Kopaska

Kamis, 5 November 2026 - 11:07 WIB

Privasi Warga dan Batas Kewenangan Penyadapan dalam Hukum Indonesia

Rabu, 4 November 2026 - 11:31 WIB

Polri Tetapkan Listyo Sigit dkk Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal

Selasa, 3 November 2026 - 11:08 WIB

Persatuan yang Sehat Justru Butuh Ruang untuk Kritik

Berita Terbaru