Demokrasi Sehat Bukan Harus Serba Satu, Pemerintahan Butuh Oposisi yang Kuat

- Jurnalis

Jumat, 18 April 2025 - 12:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam transisi pemerintahan menuju periode baru, banyak spekulasi bermunculan tentang arah koalisi dan siapa saja yang akan bergabung dalam lingkar kekuasaan.

Dalam transisi pemerintahan menuju periode baru, banyak spekulasi bermunculan tentang arah koalisi dan siapa saja yang akan bergabung dalam lingkar kekuasaan.

JAKARTA, koranmetro.com – Dalam transisi pemerintahan menuju periode baru, banyak spekulasi bermunculan tentang arah koalisi dan siapa saja yang akan bergabung dalam lingkar kekuasaan. Namun pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) baru-baru ini menjadi pengingat penting: tidak semua partai harus berada dalam barisan pemerintahan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa demokrasi yang sehat justru memerlukan keseimbangan kekuasaan, termasuk melalui kehadiran partai-partai yang memilih tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Dalam pengalaman banyak negara demokrasi, oposisi memiliki peran penting untuk menjaga akuntabilitas, mendorong transparansi, dan memastikan kebijakan publik tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

Baca Juga :  BPKN Meninjau Terminal BBM Plumpang, Pentingnya Cek Kualitas Berlapis

Sebagai mantan jurnalis politik yang pernah meliput dinamika parlemen dari dekat, saya menyaksikan bagaimana fungsi pengawasan bisa tumpul jika semua kekuatan politik hanya mengejar kursi kekuasaan. Koalisi besar tanpa penyeimbang hanya akan menimbulkan stagnasi dalam diskursus publik dan menyempitkan ruang kritik yang konstruktif.

Baca Juga :  Kasus Korupsi Pertamina, Kejagung Geledah Kediaman Riza Chalid

Pemerintahan yang kuat bukan berarti harus didukung oleh semua partai, melainkan pemerintahan yang berani membuka ruang dialog—baik dengan sekutu maupun pihak oposisi. Dengan begitu, kebijakan yang lahir benar-benar diuji oleh perdebatan sehat, bukan disahkan dengan tepuk tangan bulat tanpa perbedaan suara.

Di tengah dinamika politik pasca pemilu, publik perlu mendukung upaya menjaga keseimbangan demokrasi ini. Karena dalam sistem presidensial, oposisi bukan ancaman, melainkan penjaga kualitas pemerintahan itu sendiri.

Berita Terkait

Kontroversi Simbol One Piece di Indonesia, Dari Pin Gibran hingga Tuduhan Pemecah Belah
DPR Desak BGN Cegah Tragedi Keracunan MBG Berulang
Wapres Gibran Tekankan Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan BSU untuk Judi Online
Kunjungan Kapal Coast Guard Singapura ke Jakarta, Misi Kerja Sama Maritim
Misteri Penahanan Selebgram AP oleh Junta Militer Myanmar, Apa yang Terjadi?
KPK Larang Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Bepergian ke Luar Negeri
Roy Suryo Absen Pemeriksaan dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi
Total Peserta Retret Kepala Daerah Gelombang Dua 84 Orang
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 13:15 WIB

Kontroversi Simbol One Piece di Indonesia, Dari Pin Gibran hingga Tuduhan Pemecah Belah

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:45 WIB

Wapres Gibran Tekankan Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan BSU untuk Judi Online

Selasa, 15 Juli 2025 - 13:54 WIB

Kunjungan Kapal Coast Guard Singapura ke Jakarta, Misi Kerja Sama Maritim

Jumat, 11 Juli 2025 - 15:20 WIB

Misteri Penahanan Selebgram AP oleh Junta Militer Myanmar, Apa yang Terjadi?

Kamis, 3 Juli 2025 - 22:25 WIB

KPK Larang Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Bepergian ke Luar Negeri

Berita Terbaru