Demokrasi Sehat Bukan Harus Serba Satu, Pemerintahan Butuh Oposisi yang Kuat

- Jurnalis

Jumat, 18 April 2025 - 12:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam transisi pemerintahan menuju periode baru, banyak spekulasi bermunculan tentang arah koalisi dan siapa saja yang akan bergabung dalam lingkar kekuasaan.

Dalam transisi pemerintahan menuju periode baru, banyak spekulasi bermunculan tentang arah koalisi dan siapa saja yang akan bergabung dalam lingkar kekuasaan.

JAKARTA, koranmetro.com – Dalam transisi pemerintahan menuju periode baru, banyak spekulasi bermunculan tentang arah koalisi dan siapa saja yang akan bergabung dalam lingkar kekuasaan. Namun pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) baru-baru ini menjadi pengingat penting: tidak semua partai harus berada dalam barisan pemerintahan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa demokrasi yang sehat justru memerlukan keseimbangan kekuasaan, termasuk melalui kehadiran partai-partai yang memilih tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Dalam pengalaman banyak negara demokrasi, oposisi memiliki peran penting untuk menjaga akuntabilitas, mendorong transparansi, dan memastikan kebijakan publik tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

Baca Juga :  Perpanjangan Pendaftaran Pilkada Ditutup, 41 Daerah Lawan Kotak Kosong

Sebagai mantan jurnalis politik yang pernah meliput dinamika parlemen dari dekat, saya menyaksikan bagaimana fungsi pengawasan bisa tumpul jika semua kekuatan politik hanya mengejar kursi kekuasaan. Koalisi besar tanpa penyeimbang hanya akan menimbulkan stagnasi dalam diskursus publik dan menyempitkan ruang kritik yang konstruktif.

Baca Juga :  Kemlu Pantau Kasus 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia, Tindakan Diplomatik untuk Perlindungan Warga Negara

Pemerintahan yang kuat bukan berarti harus didukung oleh semua partai, melainkan pemerintahan yang berani membuka ruang dialog—baik dengan sekutu maupun pihak oposisi. Dengan begitu, kebijakan yang lahir benar-benar diuji oleh perdebatan sehat, bukan disahkan dengan tepuk tangan bulat tanpa perbedaan suara.

Di tengah dinamika politik pasca pemilu, publik perlu mendukung upaya menjaga keseimbangan demokrasi ini. Karena dalam sistem presidensial, oposisi bukan ancaman, melainkan penjaga kualitas pemerintahan itu sendiri.

Berita Terkait

Puan Maharani Dorong Profesionalisme TNI sebagai Pilar Penjaga Demokrasi
Cikande Serang Banten Jadi Daerah Terpapar Radiasi Radioaktif
DPR Soroti Krisis Keracunan MBG, Kepala BGN Ungkap 6.457 Lebih Korban di Seluruh Nusantara
Prabowo Subianto, Tak Ada Dendam untuk Anies, Nilai 11 Justru Bantu Raih Kemenangan Pilpres
Reformasi Kepolisian di Depan Mata: Komite Ad Hoc Prabowo Siap Beraksi dalam 6 Bulan
Eks Bupati Situbondo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Proyek di Dinas PUPR
Harta Anggota DPRD Wahyudin Moridu Minus Rp2 Juta, KPK Turun Tangan
Strategi Pertahanan Baru, TNI AD Tempatkan Rudal Balistik KHAN di Kalimantan Timur untuk Lindungi IKN
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Oktober 2025 - 18:10 WIB

Cikande Serang Banten Jadi Daerah Terpapar Radiasi Radioaktif

Rabu, 1 Oktober 2025 - 12:48 WIB

DPR Soroti Krisis Keracunan MBG, Kepala BGN Ungkap 6.457 Lebih Korban di Seluruh Nusantara

Senin, 29 September 2025 - 12:47 WIB

Prabowo Subianto, Tak Ada Dendam untuk Anies, Nilai 11 Justru Bantu Raih Kemenangan Pilpres

Sabtu, 27 September 2025 - 12:55 WIB

Reformasi Kepolisian di Depan Mata: Komite Ad Hoc Prabowo Siap Beraksi dalam 6 Bulan

Rabu, 24 September 2025 - 12:29 WIB

Eks Bupati Situbondo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Proyek di Dinas PUPR

Berita Terbaru

LIFE STYLE & ENTERTAINMENT

Tren Slow Fashion, Gaya Hidup Ramah Lingkungan yang Semakin Diminati

Senin, 6 Okt 2025 - 16:22 WIB