Jepang Larang Koper Listrik yang Dapat Dikendarai, Kebijakan Baru untuk Keamanan dan Kenyamanan

- Jurnalis

Minggu, 4 Agustus 2024 - 16:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Jepang hari ini mengumumkan larangan terhadap penggunaan koper listrik yang dapat dikendarai di area publik, termasuk bandara dan stasiun kereta api.

Pemerintah Jepang hari ini mengumumkan larangan terhadap penggunaan koper listrik yang dapat dikendarai di area publik, termasuk bandara dan stasiun kereta api.

JAKARTA, koranmetro.com – Pemerintah Jepang hari ini mengumumkan larangan terhadap penggunaan koper listrik yang dapat dikendarai di area publik, termasuk bandara dan stasiun kereta api. Kebijakan baru ini diberlakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan di tempat-tempat umum yang padat.

Latar Belakang Kebijakan

Koper listrik yang dapat dikendarai, yang juga dikenal sebagai “e-koper,” telah menjadi tren populer di kalangan pelancong internasional. Koper ini dilengkapi dengan motor listrik dan dapat dikendalikan dengan menggunakan joystick atau aplikasi, memungkinkan penggunanya untuk bergerak lebih cepat dan lebih efisien di bandara dan stasiun kereta.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada beberapa laporan mengenai kecelakaan dan gangguan yang disebabkan oleh koper listrik tersebut. Kejadian-kejadian ini melibatkan tabrakan dengan penumpang lain, gangguan pada jalur lalu lintas, dan kerusakan pada fasilitas umum.

Isi Kebijakan Baru

Menurut pernyataan dari Kementerian Transportasi Jepang, larangan ini mencakup penggunaan koper listrik di area-area berikut:

  • Bandara: Koper listrik tidak lagi diizinkan di area terminal penumpang, jalur pemeriksaan keamanan, dan ruang tunggu.
  • Stasiun Kereta Api: Penggunaan koper listrik akan dilarang di platform, area peron, dan stasiun-stasiun utama yang sibuk.
  • Tempat Umum Lainnya: Kebijakan ini juga akan berlaku di lokasi-lokasi publik lainnya yang padat seperti pusat perbelanjaan dan area wisata.
Baca Juga :  Bentrok Milisi Pro-Pemerintah dan Rezim Al Assad di Suriah Ada Apa di Balik Kekacauan Ini!

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan operator transportasi dan pengelola fasilitas umum untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif. Para pelancong diharapkan untuk meninggalkan koper listrik mereka sebelum memasuki area yang terkena larangan atau beralih ke alternatif transportasi yang lebih aman.

Respons Publik dan Dampak

Keputusan ini mendapat tanggapan beragam dari publik. Beberapa orang menyambut baik kebijakan ini, merasa bahwa langkah tersebut perlu untuk mengurangi potensi risiko dan ketidaknyamanan di tempat-tempat umum. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai dampak pada kenyamanan pelancong dan kemudahan mobilitas, terutama bagi mereka yang mengandalkan koper listrik untuk mengurangi beban fisik saat bepergian.

Baca Juga :  Banjir Besar Yang Melanda Wilayah Polandia dan Rumania, 22 Orang Tewas

Perusahaan-perusahaan yang memproduksi koper listrik juga telah mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampak finansial dari larangan ini. Mereka berjanji akan berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk mencari solusi yang lebih baik dan aman untuk pengguna.

Langkah Ke Depan

Pemerintah Jepang berencana untuk memantau efektivitas kebijakan ini dan melakukan evaluasi berkala. Mereka juga akan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan pelaku industri untuk menyesuaikan aturan jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang di tempat-tempat umum.

Kesimpulan

Larangan penggunaan koper listrik yang dapat dikendarai di Jepang adalah langkah preventif yang diambil untuk menangani isu keselamatan dan kenyamanan di area publik. Dengan kebijakan ini, diharapkan akan ada pengurangan risiko kecelakaan dan gangguan yang terkait dengan penggunaan koper listrik. Pemerintah Jepang akan terus memantau situasi dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Berita Terkait

2 Juta Warga di Gaza Kelaparan Imbas Kebrutalan Israel
AS Beberkan Syarat Utama untuk Hentikan Serangan terhadap Houthi di Yaman
Doa Ribuan Orang Buenos Aires untuk Paus Fransiskus
AS Setop Selidiki Putin soal Invasi ke Ukraina, Langkah Diplomasi atau Taktik Politik?
Houthi Serang Kapal Induk AS Dua Kali dalam 24 Jam sebagai Respons terhadap Trump
Maskapai Ini Mengganti Peta Israel dengan Palestina di Dalam Pesawat, Memicu Kehebohan
Warga Negara China Hilang Terseret Ombak di Pantai Nyang-Nyang Bali
Tornado Dahsyat Guncang Amerika Serikat Tengah, 33 Orang Meninggal Dunia
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Maret 2025 - 20:53 WIB

2 Juta Warga di Gaza Kelaparan Imbas Kebrutalan Israel

Senin, 17 Maret 2025 - 21:52 WIB

AS Beberkan Syarat Utama untuk Hentikan Serangan terhadap Houthi di Yaman

Senin, 17 Maret 2025 - 19:40 WIB

Doa Ribuan Orang Buenos Aires untuk Paus Fransiskus

Senin, 17 Maret 2025 - 15:26 WIB

AS Setop Selidiki Putin soal Invasi ke Ukraina, Langkah Diplomasi atau Taktik Politik?

Senin, 17 Maret 2025 - 14:55 WIB

Houthi Serang Kapal Induk AS Dua Kali dalam 24 Jam sebagai Respons terhadap Trump

Berita Terbaru

Liga Inggris

Alami Cedera, Italia Pulangkan Riccardo Calafiori ke Arsenal

Sabtu, 22 Mar 2025 - 14:08 WIB

HUKUM & KRIMINAL

Polisi Gagalkan Peredaran Narkoba 5,1 Kg dari Lapas Samarinda

Jumat, 21 Mar 2025 - 21:20 WIB

Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memburuk seiring dengan blokade ketat yang dilakukan oleh Israel.

INTERNASIONAL

2 Juta Warga di Gaza Kelaparan Imbas Kebrutalan Israel

Jumat, 21 Mar 2025 - 20:53 WIB