PAN Ajak Masyarakat Bersyukur, PPN 12 Persen Hanya Dikenakan pada Barang Mewah

- Jurnalis

Rabu, 1 Januari 2025 - 21:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Amanat Nasional (PAN) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengajak masyarakat untuk bersyukur atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya dikenakan pada barang-barang mewah.

Partai Amanat Nasional (PAN) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengajak masyarakat untuk bersyukur atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya dikenakan pada barang-barang mewah.

JAKARTA, koranmetro.com – Partai Amanat Nasional (PAN) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengajak masyarakat untuk bersyukur atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya dikenakan pada barang-barang mewah. Pernyataan ini dilontarkan dalam konteks perubahan kebijakan perpajakan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

1. Latar Belakang PPN 12 Persen

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan barang dan jasa. Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dan mengatur konsumsi, pemerintah memutuskan untuk mengenakan PPN sebesar 12 persen pada barang-barang yang termasuk dalam kategori mewah. Kategori ini mencakup produk-produk seperti mobil mewah, perhiasan, dan barang elektronik premium yang harganya tinggi.

2. Mengapa Bersyukur?

PAN berpendapat bahwa dengan penerapan PPN 12 persen ini, masyarakat seharusnya merasa bersyukur karena:

  • Fokus pada Barang Mewah Dengan hanya mengenakan PPN pada barang-barang mewah, pemerintah menunjukkan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang lebih mampu. Hal ini diharapkan tidak akan membebani masyarakat umum yang memiliki kebutuhan dasar.
  • Pendapatan Negara Pajak yang diterima dari PPN barang mewah dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya. Ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.
  • Pengendalian Konsumsi Dengan adanya pajak ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam berbelanja, terutama terhadap barang-barang mewah. Ini juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi konsumsi barang yang tidak perlu.
Baca Juga :  Presiden Joko Widodo, Ajak Pimpinan Lembaga Negara Keliling IKN

3. Dampak Positif bagi Ekonomi

Penerapan PPN 12 persen pada barang mewah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah dapat lebih maksimal dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.Selain itu, kebijakan ini juga dapat mendorong produsen dan pelaku usaha untuk lebih fokus pada produk-produk berkualitas tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Baca Juga :  Politikus PKB Dukung Wacana Libur Sekolah Selama Ramadhan, Apa Alasannya?

4. Tantangan dan Harapan

Meskipun ada banyak manfaat dari penerapan PPN 12 persen, PAN juga menyadari bahwa tantangan tetap ada. Pengawasan terhadap penerapan pajak ini perlu diperkuat agar tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan dalam pengumpulan pajak.Selain itu, masyarakat diharapkan untuk lebih memahami pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Dengan kesadaran yang tinggi, masyarakat akan lebih kooperatif dalam mendukung kebijakan perpajakan ini.

Ajakkan PAN untuk bersyukur atas penerapan PPN 12 persen yang hanya dikenakan pada barang mewah merupakan pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara. Dengan pendekatan yang tepat, penerapan pajak ini dapat memberikan manfaat yang luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita dukung kebijakan ini demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

Berita Terkait

DPR Desak BGN Cegah Tragedi Keracunan MBG Berulang
Wapres Gibran Tekankan Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan BSU untuk Judi Online
Kunjungan Kapal Coast Guard Singapura ke Jakarta, Misi Kerja Sama Maritim
Misteri Penahanan Selebgram AP oleh Junta Militer Myanmar, Apa yang Terjadi?
KPK Larang Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Bepergian ke Luar Negeri
Roy Suryo Absen Pemeriksaan dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi
Total Peserta Retret Kepala Daerah Gelombang Dua 84 Orang
Evakuasi WNI dari Iran via Jalur Darat, Respons Cepat di Tengah Konflik
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 28 Juli 2025 - 14:34 WIB

DPR Desak BGN Cegah Tragedi Keracunan MBG Berulang

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:45 WIB

Wapres Gibran Tekankan Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan BSU untuk Judi Online

Selasa, 15 Juli 2025 - 13:54 WIB

Kunjungan Kapal Coast Guard Singapura ke Jakarta, Misi Kerja Sama Maritim

Jumat, 11 Juli 2025 - 15:20 WIB

Misteri Penahanan Selebgram AP oleh Junta Militer Myanmar, Apa yang Terjadi?

Kamis, 3 Juli 2025 - 22:25 WIB

KPK Larang Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Bepergian ke Luar Negeri

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terulang kembali.

NASIONAL

DPR Desak BGN Cegah Tragedi Keracunan MBG Berulang

Senin, 28 Jul 2025 - 14:34 WIB

Daihatsu Rocky Hybrid telah menjadi sorotan di pasar otomotif Indonesia sejak peluncurannya di GIIAS 2025. Sebagai SUV kompak dengan teknologi hybrid,

OTOMOTIF

Daihatsu Rocky Hybrid di Indonesia, Mirip Versi Jepang?

Minggu, 27 Jul 2025 - 14:51 WIB