JAKARTA, koranmetro.com – Pada tanggal 10 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik tiga panglima baru untuk memimpin pasukan elite Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sebuah Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Ketiga perwira tinggi yang dilantik adalah Letjen TNI Djon Afriandi sebagai Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus), Letjen TNI Marinir Endi Supardi sebagai Panglima Korps Marinir (Pangkormar), dan Marsdya TNI Deny Muis sebagai Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Pangkopasgat). Pelantikan ini menandai momen bersejarah karena, untuk pertama kalinya, ketiga satuan elite TNI ini dipimpin oleh perwira berpangkat jenderal bintang tiga dengan gelar “Panglima,” menggantikan istilah “Komandan” yang sebelumnya digunakan.
Signifikansi Perubahan Struktur Kepemimpinan
Perubahan struktur kepemimpinan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025, yang diteken pada 5 Agustus 2025. Perpres ini menaikkan status pimpinan Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat dari perwira bintang dua menjadi bintang tiga, mencerminkan peningkatan tanggung jawab dan kompleksitas tugas yang dihadapi ketiga satuan elite ini. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai perubahan ini sebagai langkah yang tepat, mengingat jumlah personel, rentang kendali, dan tanggung jawab ketiga satuan telah bertambah secara signifikan. Struktur panglima memungkinkan adanya staf yang lebih besar, termasuk asisten-asisten, dibandingkan struktur komandan yang lebih terbatas.
Presiden Prabowo, dalam amanatnya, menegaskan bahwa para pemimpin pasukan elite harus memimpin dari depan, berada di tempat yang paling berbahaya dan kritis, serta menjaga dan melatih anak buah mereka dengan baik. “Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman,” ujar Prabowo, menekankan pentingnya kepemimpinan yang inspiratif dan humanis.
Tantangan ke Depan bagi Pasukan Elite TNI
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengungkapkan bahwa pasukan elite TNI berada di garis terdepan untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks di era modern. Dalam pernyataannya, ia merinci empat tantangan utama yang akan dihadapi oleh Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat di bawah kepemimpinan baru ini:
-
Peningkatan Kemampuan Tempur Berbasis Teknologi Mutakhir
TNI harus menguasai teknologi canggih seperti drone tempur, keamanan siber, dan kecerdasan buatan (AI) untuk menjaga keunggulan dalam pertempuran modern. Hal ini mencakup pengembangan strategi dan peralatan yang mendukung operasi berbasis teknologi tinggi. -
Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Asimetris
Ancaman seperti terorisme, infiltrasi intelijen asing, penyelundupan senjata, dan kejahatan lintas negara memerlukan respons yang cepat dan presisi tinggi. Pasukan elite harus siap menghadapi ancaman yang tidak konvensional ini dengan kewaspadaan dan ketepatan. -
Pengamanan Wilayah Strategis
Menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan, laut lepas, dan ruang udara menjadi prioritas utama. Pasukan elite diharapkan mampu mengamankan wilayah strategis dari potensi ancaman eksternal maupun konflik terbuka. -
Penguatan Operasi Gabungan Antar-Matra
Interoperabilitas antara matra darat, laut, dan udara perlu diperkuat untuk memastikan operasi gabungan berjalan efektif dan responsif. Koordinasi yang baik antar satuan akan menjadi kunci keberhasilan misi di masa depan.
Sukamta menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan terus memberikan dukungan politik, anggaran, dan kebijakan untuk memperkuat TNI, khususnya pasukan elite. “TNI yang kuat adalah TNI yang profesional, modern, dan didukung rakyat. Tantangan global menuntut kita memiliki pasukan elite yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga unggul dalam teknologi dan strategi,” ujarnya. Ia berharap para panglima baru dapat membawa pembaruan dan meningkatkan kesiapsiagaan TNI dalam setiap situasi.
Momen Bersejarah dan Dukungan DPR
Pelantikan ini tidak hanya menandai perubahan gelar dari “Komandan” menjadi “Panglima,” tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat struktur organisasi TNI guna menghadapi dinamika ancaman global. Selain melantik tiga panglima pasukan elite, Presiden Prabowo juga meresmikan sejumlah organisasi baru, termasuk enam Komando Daerah Militer (Kodam), 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, dan 100 batalyon teritorial pembangunan, sebagai bagian dari validasi organisasi baru TNI.
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menyatakan dukungan terhadap restrukturisasi ini, yang diyakini akan meningkatkan performa TNI dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap bangsa dan negara. Komisi I juga menegaskan komitmennya untuk memastikan TNI tetap profesional, modern, dan mendapatkan dukungan penuh dari rakyat.
Harapan untuk Masa Depan
Pelantikan Letjen TNI Djon Afriandi, Letjen TNI Marinir Endi Supardi, dan Marsdya TNI Deny Muis sebagai panglima pasukan elite TNI menandai era baru dalam sejarah militer Indonesia. Dengan tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ancaman teknologi hingga kejahatan lintas negara, ketiga panglima ini diharapkan mampu memimpin dengan visi dan dedikasi untuk menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia. Dukungan penuh dari DPR dan pemerintah diharapkan dapat memperkuat TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas bangsa.
