Presiden Prabowo Subianto Siapkan Anggaran Rp4,7 Triliun untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

- Jurnalis

Jumat, 3 Januari 2025 - 18:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program pemeriksaan kesehatan gratis.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program pemeriksaan kesehatan gratis.

JAKARTA, koranmetro.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini ditargetkan dapat menjangkau 60 juta warga Indonesia dan akan dimulai pada Februari 2025.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyatakan bahwa program ini merupakan upaya Presiden Prabowo untuk menyelamatkan ribuan nyawa akibat penyakit jantung, stroke, dan diabetes yang menyebabkan kematian setiap tahunnya. Dedek menambahkan bahwa pendekatan Presiden terhadap kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif yang lebih penting daripada kuratif.

Baca Juga :  Gibran Tiba di Arena Natal Nasional dan Berfoto Bersama Jemaat

Program pemeriksaan kesehatan gratis ini bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan mencegah kematian yang dapat dicegah. Dedek menegaskan bahwa bagi Presiden Prabowo, tidak ada pilihan lain selain melakukan intervensi preventif demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini diharapkan dapat mengurangi risiko penyakit dan beban pengobatan di masa mendatang.

Program ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025, dengan target 60 juta orang pada tahun pertama. Selama lima tahun ke depan, diharapkan 200 juta warga negara dapat terlayani oleh program ini. Dedek juga menjelaskan bahwa program ini tidak hanya meliputi pemeriksaan untuk penyakit kardiovaskuler, tetapi juga berbagai penyakit lain yang dikelompokkan berdasarkan kategori usia. Misalnya, pada usia balita, pemeriksaan difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir seperti hipotiroid kongenital.

Baca Juga :  Kisah Tragis Meninggalnya Wanita Cantik Asal Medan, ENS (30), Setelah Menjalani Prosedur Sedot Lemak

Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H, menjamin hak setiap rakyat Indonesia untuk sehat dan mendapatkan layanan kesehatan. Sementara itu, Pasal 34 UUD 1945 mewajibkan negara untuk memenuhi hak tersebut. Oleh karena itu, program pemeriksaan kesehatan gratis ini menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Berita Terkait

Aksi Tolak Penundaan Pengangkatan CPNS di Sejumlah Daerah, Protes dan Harapan Para Pencari Kerja
KPK Panggil Mantan Dirut Petral Bambang Irianto Sebagai Tersangka dalam Kasus Korupsi
Komdigi Sukses Menangani 1,3 Juta Konten Pornografi dan Judi Online
Polri Menemukan Tiga Produsen MinyaKita yang Menjual dalam Volume Kecil
SBY Soroti Kemunduran Demokrasi dalam Forum di Tokyo
Komisi VI Dorong Satgas Pangan Selidiki Jaringan Mafia yang Mengurangi Stok dan Isi Minyakita
Penangkapan Besar, Polisi Berhasil Gagalkan Penyelundupan Senjata untuk KKB di Puncak Jaya, Papua
BPKN Meninjau Terminal BBM Plumpang, Pentingnya Cek Kualitas Berlapis
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 10 Maret 2025 - 17:33 WIB

Aksi Tolak Penundaan Pengangkatan CPNS di Sejumlah Daerah, Protes dan Harapan Para Pencari Kerja

Senin, 10 Maret 2025 - 14:57 WIB

KPK Panggil Mantan Dirut Petral Bambang Irianto Sebagai Tersangka dalam Kasus Korupsi

Senin, 10 Maret 2025 - 13:27 WIB

Polri Menemukan Tiga Produsen MinyaKita yang Menjual dalam Volume Kecil

Minggu, 9 Maret 2025 - 22:55 WIB

SBY Soroti Kemunduran Demokrasi dalam Forum di Tokyo

Minggu, 9 Maret 2025 - 22:48 WIB

Komisi VI Dorong Satgas Pangan Selidiki Jaringan Mafia yang Mengurangi Stok dan Isi Minyakita

Berita Terbaru