JAKARTA, koranmetro.com – Seorang lagi mendorong batas diplomasi global: Donald Trump dikabarkan merancang proposal ambisius untuk menjadikan Jalur Gaza sebagai destinasi wisata bertaraf internasional, yang beliau sebut sebagai “Riviera Timur Tengah”. Rencana itu digulirkan dalam blueprint sepanjang 38 halaman bertajuk GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust) yang saat ini disirkulasikan di Washington.
Gagasan fundamentalnya mencakup penawaran insentif kepada seluruh penduduk—sekitar 2 juta orang—untuk sementara “relokasi sukarela” ke negara tetangga atau zona terisolasi dalam Gaza selama proses pembangunan berlangsung. Tiap individu akan menerima US$ 5.000 tunai (sekitar Rp 82 juta), empat tahun subsidi sewa, dan satu tahun pasokan pangan. Selain itu, pemilik tanah akan diganti dengan “token digital” yang dapat ditukar dengan apartemen dalam smart city baru yang akan dibangun.
Blueprint ini membayangkan Gaza ditransformasi menjadi destinasi futuristik: smart cities dengan teknologi AI, pabrik kendaraan listrik, pusat data, jalur kereta modern, resort pantai, dan pesatnya investasi swasta dan publik—tanpa membebani dana pemerintah AS.
Rencana tersebut langsung menghadapi kritik global keras. Nalar pembacaannya disamakan dengan demo etnis karena dipandang menyingkirkan penduduk asal dari tanah mereka, dianggap tidak sah secara hukum dan berpotensi melanggar hukum internasional.
Warga Gaza pun bereaksi tegas menentang ide tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Assad Abu Haseira, pemilik restoran lokal: “Kami akan membangun kembali restoran dan hotel kami sendiri. Identitas Arab kami tak kan digantikan oleh sejarah asing.”
Lebih jauh, pemimpin regional seperti Raja Abdullah II dari Yordania dan Presiden Sisi dari Mesir menolak keras relokasi penduduk Gaza, menekankan bahwa solusi tidak boleh menghapuskan kehadiran orang Palestina dari tanah mereka.Sementara Sekjen PBB secara blak-blakan mengecam rencana Trump sebagai bentuk “etnik cleansing” yang tak bisa dibenarkan.
