koranmetro.com – Perjanjian Pukpuk, perjanjian pertahanan mutual yang baru ditandatangani antara Australia dan Papua Nugini (PNG), menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Dijuluki “Pukpuk” (bahasa Pidgin PNG yang berarti buaya, simbol kekuatan dan ketahanan), perjanjian ini mengikat kedua negara untuk saling membantu jika salah satu diserang secara bersenjata, menjadikannya aliansi pertahanan pertama Australia sejak ANZUS pada 1951. Ditandatangani pada 6 Oktober 2025 di Canberra oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan PM PNG James Marape, Pukpuk bukan hanya soal militer, tapi juga komitmen jangka panjang untuk membangun kapabilitas PNG dan menjaga stabilitas Pasifik di tengah persaingan geopolitik. Artikel ini membahas latar belakang, isi perjanjian, implikasi, dan reaksi internasional dari aliansi historis ini.
Latar Belakang Perjanjian
Hubungan Australia-PNG telah terjalin sejak era kolonial, ketika Australia mengelola Papua Nugini sebagai wilayah mandat hingga kemerdekaannya pada 1975. Sejak itu, kedua negara menjalin kerjasama dekat melalui bantuan pembangunan, pelatihan militer, dan perjanjian seperti Comprehensive Strategic and Economic Partnership (CSEPP) 2023. Namun, tantangan keamanan Pasifik—termasuk pengaruh China melalui kesepakatan keamanan dengan Solomon Islands 2022—mendorong Australia untuk memperkuat aliansi.
Perundingan Pukpuk dimulai pada 2024, bertepatan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan PNG. Kabinet PNG menyetujui teks perjanjian pada 2 Oktober 2025, setelah diskusi intensif tentang kedaulatan dan kontribusi mutual. Marape menekankan bahwa perjanjian ini “meningkatkan hubungan ke level tertinggi dalam sejarah”, sementara Albanese menyebutnya “komitmen untuk Pasifik yang damai dan sejahtera”. Perjanjian ini juga merespons kekhawatiran atas isu domestik PNG, seperti konflik Bougainville, di mana tambang Panguna menjadi sumber ketegangan historis.
Isi Perjanjian Pukpuk
Perjanjian Pukpuk, secara resmi bernama Papua New Guinea-Australia Mutual Defence Treaty, menekankan prinsip saling menghormati kedaulatan sambil membangun kerjasama pertahanan. Berikut poin utama:
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Mutual Defence Clause | Jika salah satu negara diserang bersenjata di wilayah Pasifik, dianggap “ancaman bagi keduanya”. Kedua pihak akan “bertindak bersama untuk menghadapi bahaya bersama” sesuai proses konstitusional. |
| Integrasi Militer | Australia akan bantu modernisasi Papua New Guinea Defence Force (PNGDF) hingga 7.000 personel. Juga, jalur bagi 10.000 warga PNG bergabung Australian Defence Force (ADF), dengan opsi kewarganegaraan Australia. |
| Akses Fasilitas | Australia dapat akses pangkalan militer PNG; PNG dapat akses pelatihan dan peralatan ADF. Termasuk pembentukan reserve force PNG 3.000 sukarelawan. |
| Kerjasama Lain | Latihan bersama, intelijen berbagi, dan bantuan kemanusiaan. Kedua negara tetap boleh jalin hubungan pertahanan dengan pihak ketiga. |
| Durasi | Berlaku tak terbatas, dengan review setiap 5 tahun. |
Perjanjian ini mirip ANZUS, tapi lebih fokus pada Pasifik daripada ancaman global.
Implikasi Strategis
Pukpuk memperkuat posisi Australia di Pasifik, melawan ekspansi China yang menawarkan bantuan infrastruktur ke PNG (seperti proyek pelabuhan). Bagi PNG, perjanjian ini tingkatkan kapabilitas militer—PNGDF saat ini hanya 3.600 personel—dan dukung stabilitas domestik, termasuk isu Bougainville di mana referendum kemerdekaan 2019 (97,7% mendukung) masih menunggu implementasi. Secara ekonomi, aliansi ini bisa buka pintu investasi Australia di PNG, seperti di tambang Panguna yang ditutup sejak 1989 akibat konflik Bougainville.
Namun, implikasi negatif termasuk potensi Australia terseret konflik internal PNG, seperti Bougainville, di mana pembukaan kembali tambang Panguna (cadangan 5,3 juta ton tembaga) jadi isu sensitif. Analis seperti Justin Bassi dari Australian Strategic Policy Institute menyebut perjanjian ini “pintu masuk investasi Australia di sektor pertahanan PNG”.
Reaksi Internasional dan Domestik
Reaksi positif mendominasi: Albanese sebut ini “hari historis”, sementara Marape bilang “mencerminkan kepercayaan mendalam”. China, bagaimanapun, menyuarakan kekhawatiran, menyebutnya “langkah destabilisasi” di Pasifik, meski kedua negara tegaskan perjanjian tak target siapa pun. Di PNG, oposisi khawatir soal kedaulatan, tapi mayoritas dukung karena manfaat ekonomi.
Secara regional, perjanjian ini perkuat koalisi Pasifik seperti Pacific Islands Forum, di mana Australia investasikan AUD 1 miliar untuk keamanan.
Perjanjian Pukpuk adalah tonggak baru dalam hubungan Australia-PNG, mengubah kerjasama menjadi aliansi pertahanan mutual yang saling bantu saat diserang. Di tengah dinamika Pasifik, ini bukan hanya soal militer, tapi komitmen untuk stabilitas, pembangunan, dan kedaulatan bersama. Dengan potensi integrasi 10.000 personel PNG ke ADF, perjanjian ini bisa bentuk masa depan Pasifik yang lebih aman. Pantau implementasinya—ini bisa jadi model aliansi baru di kawasan!
