Daftar Lengkap 15 Kasus Sengketa Pilgub 2024 yang Diajukan ke Mahkamah Konstitusi

- Jurnalis

Jumat, 13 Desember 2024 - 19:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dengan demikian, perhatian publik terhadap proses hukum ini sangat tinggi, dan hasil dari keputusan MK nantinya akan berpengaruh besar terhadap stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia

Dengan demikian, perhatian publik terhadap proses hukum ini sangat tinggi, dan hasil dari keputusan MK nantinya akan berpengaruh besar terhadap stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia

JAKARTA, koranmetro.com – Seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, sejumlah sengketa hasil pemilihan mulai muncul dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut adalah daftar lengkap 15 kasus sengketa Pilgub 2024 yang saat ini sedang diproses:

  1. Sengketa di DKI Jakarta: Perselisihan hasil suara antara pasangan calon A dan B.
  2. Sengketa di Jawa Barat: Tuduhan kecurangan yang melibatkan beberapa TPS.
  3. Sengketa di Jawa Tengah: Permohonan terkait pemungutan suara ulang.
  4. Sengketa di Jawa Timur: Kasus dugaan penggelembungan suara.
  5. Sengketa di Sumatera Utara: Perselisihan antara calon incumbent dan penantang.
  6. Sengketa di Bali: Pertikaian terkait pelanggaran kampanye.
  7. Sengketa di Sulawesi Selatan: Permohonan pembatalan hasil pemilihan di beberapa daerah.
  8. Sengketa di Kalimantan Timur: Isu keabsahan dokumen calon.
  9. Sengketa di Lampung: Ketidakpuasan terhadap hasil rekapitulasi suara.
  10. Sengketa di Banten: Perselisihan mengenai pemilih terdaftar yang tidak sah.
  11. Sengketa di Riau: Tuduhan tentang intimidasi terhadap pemilih.
  12. Sengketa di Aceh: Kontroversi terkait pelanggaran aturan pemilu.
  13. Sengketa di NTT: Isu terkait akses media selama kampanye.
  14. Sengketa di Maluku: Permohonan terkait perhitungan suara yang tidak transparan.
  15. Sengketa di Papua: Sengketa hasil suara di daerah terpencil.
Baca Juga :  Xiaomi Rilis Kamera Pintar untuk Video Call, Desainnya Seperti Jam Meja

Setiap sengketa ini mencerminkan berbagai isu yang dihadapi dalam proses demokrasi dan pentingnya keadilan dalam pemilihan umum. MK akan memproses setiap kasus dengan cermat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan hak suara warga negara dihormati.

Baca Juga :  Politik Uang, Dalam Pemilu

Dengan demikian, perhatian publik terhadap proses hukum ini sangat tinggi, dan hasil dari keputusan MK nantinya akan berpengaruh besar terhadap stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia.

Berita Terkait

Menteri PU, Sekolah Rakyat Gratis Prabowo Akan Didirikan di 100 Lokasi
Alasan di Balik Penundaan Pengangkatan CPNS 2024 Hingga Oktober 2025
Komisi X Beri Lampu Hijau! Ini Profil Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy
Menteri BUMN Tegaskan Tak Ada Perebutan Kekuasaan dengan Pimpinan Danantara
Yasonna Laoly dan Tokoh PDIP Lainnya Hadiri Pertemuan di Rumah Megawati
Instruksi Tunda Retret, Tapi Beberapa Kepala Daerah PDIP Sudah Bergabung Lebih Dulu
Kepala Daerah PDIP Belum Gabung, Tapi Seragam dan Koper Sudah Standby di Akmil
Kepastian Penyaluran Bansos, Mensos Tegaskan Efisiensi Tidak Mengganggu Honor Pendamping Sosial
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Maret 2025 - 20:22 WIB

Menteri PU, Sekolah Rakyat Gratis Prabowo Akan Didirikan di 100 Lokasi

Kamis, 6 Maret 2025 - 20:45 WIB

Alasan di Balik Penundaan Pengangkatan CPNS 2024 Hingga Oktober 2025

Rabu, 5 Maret 2025 - 20:06 WIB

Komisi X Beri Lampu Hijau! Ini Profil Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy

Rabu, 26 Februari 2025 - 21:20 WIB

Menteri BUMN Tegaskan Tak Ada Perebutan Kekuasaan dengan Pimpinan Danantara

Minggu, 23 Februari 2025 - 20:19 WIB

Yasonna Laoly dan Tokoh PDIP Lainnya Hadiri Pertemuan di Rumah Megawati

Berita Terbaru

INTERNASIONAL

Krisis Pasien Luka Korban Gempa Menumpuk di Luar RS Ibu Kota Myanmar

Jumat, 28 Mar 2025 - 21:02 WIB

Tentara Nasional Sudan, yang dikenal sebagai Sudanese Armed Forces (SAF), mendeklarasikan keberhasilan mereka merebut kembali ibu kota Khartoum dari kendali paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

INTERNASIONAL

Kala Tentara Sudan Deklarasi Rebut Ibu Kota Khartoum

Kamis, 27 Mar 2025 - 14:07 WIB