JAKARTA, koranmetro.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia Investment Authority (INA), yang kini bertransformasi menjadi Danantara, tidak akan mengalami nasib serupa dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia. Erick memastikan bahwa mekanisme tata kelola Danantara dirancang dengan sistem pengawasan ketat untuk menghindari potensi penyimpangan dan korupsi.
Dalam pernyataannya, Erick menjelaskan bahwa Danantara memiliki struktur kepemimpinan dan pengawasan yang transparan serta berbasis prinsip tata kelola yang baik (good governance). “Kita belajar dari berbagai kasus investasi global, termasuk 1MDB. Oleh karena itu, Danantara dibangun dengan sistem yang kuat, berlapis, dan mengutamakan akuntabilitas,” ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta.
1MDB, yang awalnya bertujuan untuk menarik investasi asing dan membangun infrastruktur Malaysia, akhirnya terjerat skandal korupsi besar-besaran dengan dugaan penyalahgunaan dana hingga lebih dari USD 4,5 miliar. Erick menekankan bahwa model pengelolaan Danantara berbeda, dengan melibatkan pengawasan langsung dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Keuangan dan Komite Pengawas independen.
Danantara sendiri merupakan lembaga pengelola dana investasi negara yang bertugas mengoptimalkan aset strategis Indonesia serta menarik investasi global ke berbagai sektor, seperti infrastruktur, energi, dan ekonomi digital. Dalam operasionalnya, Danantara juga bekerja sama dengan investor institusional terpercaya serta menerapkan standar internasional dalam pengelolaan dana.
Erick menambahkan bahwa pemerintah telah menerapkan langkah mitigasi risiko sejak awal, termasuk transparansi laporan keuangan dan audit berkala oleh auditor independen. “Tidak ada ruang untuk korupsi dalam Danantara. Kita pastikan setiap rupiah yang diinvestasikan membawa manfaat bagi negara dan masyarakat,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap Danantara bisa menjadi salah satu pilar utama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional tanpa terjerumus dalam permasalahan yang pernah menimpa lembaga serupa di negara lain.
