JAKARTA, koranmetro.com – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) terus melakukan komunikasi terbuka dengan publik untuk meluruskan berbagai narasi yang dianggap menyudutkan institusi. Dari tudingan kebangkitan dwifungsi hingga polemik pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP), Mabes TNI menegaskan komitmennya menjalankan tugas sesuai koridor hukum dan untuk kepentingan bangsa.
Respons Terhadap Tudingan Dwifungsi
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, menjelaskan bahwa keterlibatan prajurit TNI di berbagai bidang bukanlah bentuk dwifungsi baru atau upaya militerisasi pemerintahan. Menurutnya, semua penempatan perwira aktif di jabatan tertentu dilakukan berdasarkan undang-undang dan kebutuhan negara.
“Kami tidak pernah mengancam masyarakat. Narasi yang tercipta seolah-olah menciptakan demokrasi berwatak militer atau dwifungsi TNI adalah tidak benar,” tegas Kapuspen Nas. Ia menambahkan bahwa TNI terbuka menerima kritik konstruktif dan siap menindak tegas prajurit yang melanggar aturan.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga menekankan komitmen institusi untuk tetap profesional sebagai alat negara di bidang pertahanan, sekaligus mendukung pembangunan nasional sesuai amanat konstitusi.
Klarifikasi Polemik Yon TP
Salah satu isu hangat adalah pembangunan ratusan Yon TP di berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan pertahanan teritorial dan dukungan program pembangunan pemerintah. Beberapa kelompok masyarakat sempat memprotes dengan tudingan penyerobotan lahan.
Mabes TNI membantah keras tudingan tersebut. Kapuspen Muhammad Nas menyatakan bahwa lokasi pembangunan Yon TP ditentukan berdasarkan data dan usulan pemerintah daerah, serta berdiri di atas lahan milik negara, lahan TNI, atau lokasi yang telah disiapkan secara resmi.
“Tidak benar kalau disebut TNI menyerobot lahan masyarakat. Semua dilakukan melalui koordinasi dengan pemda dan instansi terkait,” ujarnya.
Yon TP dirancang tidak hanya sebagai satuan tempur, melainkan juga mendukung pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, penanganan bencana, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah binaan. Program ini merupakan bagian dari target pembentukan ratusan batalyon baru hingga tahun 2029 untuk memperkuat pertahanan di tingkat kabupaten/kota.
Komitmen Transparansi dan Dialog
Mabes TNI menyatakan siap berdialog dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan media. Pendekatan persuasif dan dialogis menjadi prioritas dalam menyelesaikan setiap polemik di lapangan.
Dengan membuka diri terhadap masukan, TNI berharap narasi-narasi negatif dapat diluruskan sehingga fokus tetap pada tugas utama: menjaga kedaulatan negara dan mendukung pembangunan bangsa.
Langkah Mabes TNI yang lebih terbuka ini mencerminkan upaya membangun kepercayaan publik di era transparansi informasi. Meski polemik dwifungsi dan Yon TP masih menjadi perhatian sebagian kalangan, penjelasan resmi menegaskan bahwa semua dilakukan dalam kerangka hukum dan untuk kepentingan bersama. Perkembangan isu ini akan terus dipantau publik sebagai bagian dari dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia.
