koranmetro.com – Pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok segera menghapus gambar mengerikan, video hasil kecerdasan buatan (AI), kode QR donasi palsu, serta unggahan menyesatkan yang beredar di media sosial setelah banjir bandang dahsyat. Langkah itu diambil karena konten-konten tersebut berpotensi menyesatkan publik, menghambat operasi bantuan, dan menambah duka keluarga korban.
Latar Belakang Bencana
Banjir bandang dan longsor melanda wilayah sekitar Sungai Bhotekoshi serta daerah dekat perbatasan Nepal-Tiongkok pada 26 Agustus 2026. Bencana tersebut menewaskan ratusan orang dan menyebabkan ratusan lainnya hilang. Situasi darurat membuat kebutuhan informasi akurat menjadi sangat mendesak bagi evakuasi dan pemulihan.
Namun, di tengah upaya penyelamatan, media sosial justru dibanjiri materi palsu. Video lama diedarkan ulang seolah-olah merupakan rekaman bencana terbaru. Gambar dan video yang dihasilkan AI dipresentasikan sebagai footage asli dari lokasi terdampak. Selain itu, beredar pula kode QR palsu yang mengatasnamakan penggalangan dana untuk korban.
Permintaan Resmi kepada Platform
Pejabat pemerintah Nepal menggelar pertemuan dengan perwakilan Meta dan TikTok yang berbasis di negara tersebut pada 28 Agustus 2026. Mereka mendesak kedua perusahaan bertindak lebih cepat terhadap konten berbahaya.
Bijay Kumar Roy, koordinator satuan tugas regulasi dan pengelolaan media sosial sekaligus direktur di Nepal Telecommunications Authority (NTA), menekankan pentingnya koordinasi langsung. “Penyedia layanan internet lokal hanya bisa memblokir seluruh domain, sehingga kami harus berkoordinasi langsung dengan pihak platform untuk menghapus unggahan hoaks,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong Meta dan TikTok agar algoritma mereka lebih proaktif. Tujuannya agar konten grafis dan palsu dapat terdeteksi serta diblokir secara otomatis saat diunggah, bukan menunggu laporan pengguna.
Respons Platform Dianggap Terlalu Lambat
Menurut pihak berwenang, Meta dan TikTok saat ini membutuhkan waktu 24 hingga 48 jam untuk merespons konten yang dilaporkan. Jeda tersebut dinilai terlalu lama karena materi menyesatkan sudah sempat menyebar luas dan menimbulkan kepanikan serta kesedihan tambahan bagi keluarga korban.
Selain penghapusan, Nepal meminta platform menunjuk perwakilan khusus di negaranya agar pelaporan konten bermasalah dapat diproses lebih cepat. Pemerintah juga membentuk satuan tugas lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, Otoritas Telekomunikasi, serta Kementerian Dalam Negeri. Polisi dikerahkan untuk memantau unggahan, melacak penyebar hoaks, dan mencegah disinformasi mengganggu evakuasi.
Dampak Disinformasi terhadap Bencana
Penyebaran konten AI palsu dan video lama tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dapat:
- Menghambat operasi bantuan dan evakuasi
- Memicu kepanikan yang tidak perlu di masyarakat
- Memperburuk kondisi psikologis keluarga korban
- Membuka peluang penipuan melalui kode QR donasi palsu
Pihak berwenang menekankan bahwa informasi akurat sangat krusial dalam situasi darurat agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.
Permintaan Nepal kepada Meta dan TikTok menyoroti tantangan baru di era kecerdasan buatan: bagaimana platform media sosial menangani gelombang disinformasi saat bencana terjadi. Dengan mendesak penghapusan lebih cepat dan algoritma yang lebih proaktif, pemerintah Nepal berupaya melindungi publik serta mendukung proses pemulihan.
