JAKARTA, koranmetro.com – Pemerintahan Amerika Serikat merinci skema keterlibatan Pentagon dalam pengelolaan cadangan minyak Venezuela melalui kemitraan dengan perusahaan swasta. Melalui Office of Strategic Capital, Pentagon memperoleh opsi kepemilikan saham hingga 35 persen pada perusahaan induk mitra, sekaligus hak istimewa atas pasokan minyak hasil produksi—tanpa dibebankan langsung kepada pembayar pajak AS.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya Washington mengamankan akses jangka panjang terhadap cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.
Inti Kesepakatan
Menurut lembar fakta yang dirilis Gedung Putih, otoritas sementara Venezuela memberikan konsesi jangka panjang kepada North American Blue Energy Partners (NABEP), produsen minyak swasta yang dikaitkan dengan pengusaha Alejandro Betancourt Lopez. Perusahaan ini mendapat hak mengelola 17 ladang minyak dengan cadangan terbukti sekitar 65 miliar barel.
Sebagai bagian dari skema tersebut:
- Office of Strategic Capital di bawah Pentagon memperoleh kepemilikan saham 35 persen di perusahaan induk NABEP
- Pemerintah AS dijamin alokasi 20 persen dari produksi dengan harga pokok produksi
- Departemen Luar Negeri AS mendapat hak prioritas atas sisa 80 persen produksi
- Mayoritas dewan direksi harus warga negara AS, dengan hak veto bagi pemerintah AS atas penunjukan anggota direksi
- Perjanjian tunduk pada hukum dan yurisdiksi pengadilan AS
Pemerintah AS menyatakan skema ini tidak membebani anggaran publik secara langsung.
Peran Menteri Pertahanan dan Luar Negeri
Kesepakatan difasilitasi oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Pelibatan Pentagon menandai pendekatan yang tidak biasa, karena pengelolaan cadangan strategis minyak AS secara tradisional lebih dekat dengan kewenangan energi sipil dan pengawasan Kongres.
Melalui instrumen keuangan berupa penny warrant, Pentagon mengantongi opsi konversi saham dengan harga sangat rendah, sekaligus mengamankan posisi strategis atas pasokan energi.
Klaim Manfaat di Kedua Sisi
Dari sisi Washington, kesepakatan digambarkan sebagai cara memperkuat ketahanan energi AS, memperluas akses terhadap cadangan besar di belahan bumi barat, serta mendorong investasi infrastruktur minyak. NABEP dikaitkan dengan komitmen investasi besar untuk mengembangkan ladang dan infrastruktur terkait.
Dari sisi Venezuela, pemerintahan sementara menyebut kerja sama ini berpotensi meningkatkan produksi, menarik investasi, dan memberi ruang fiskal melalui royalti serta pajak. Namun, durasi konsesi yang dilaporkan berbeda antar pihak—ada yang menyebut 25 tahun, sementara dokumen AS menyebut hak jangka panjang hingga 100 tahun untuk ladang tertentu—menambah lapisan kontroversi.
Kritik dan Pertanyaan
Keterlibatan lembaga pertahanan dalam usaha minyak swasta di luar negeri memicu pertanyaan soal batas kewenangan, transparansi, dan risiko politik. Sejumlah pihak menilai skema ini terlalu jauh mencampurkan agenda keamanan dengan kepentingan energi komersial, serta berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola di masa depan.
Selain itu, isu kedaulatan sumber daya Venezuela tetap menjadi perdebatan di dalam negeri, terutama di kalangan oposisi dan kelompok yang menolak model konsesi jangka panjang kepada pihak asing.
Dengan masuknya Pentagon ke dalam skema pengelolaan minyak Venezuela melalui kepemilikan saham dan hak beli produksi, Amerika Serikat menempatkan isu energi dalam kerangka yang lebih strategis sekaligus kontroversial. Cadangan puluhan miliar barel, konsesi jangka panjang, dan peran kementerian pertahanan menjadikan kesepakatan ini lebih dari sekadar transaksi bisnis biasa.
