Revisi UU TNI Tantangan bagi Demokrasi dan Keamanan Nasional

- Jurnalis

Senin, 17 Maret 2025 - 14:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Di sisi lain, ada argumen yang menyatakan bahwa revisi UU TNI diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan baru di bidang keamanan

Di sisi lain, ada argumen yang menyatakan bahwa revisi UU TNI diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan baru di bidang keamanan

JAKARTA, koranmetro.com – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi topik hangat yang menarik perhatian berbagai pihak di Indonesia. Proses revisi ini dipandang sebagai langkah penting, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap demokrasi dan keamanan nasional. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi penguatan peran militer dalam ranah sipil. Konsep dwifungsi militer, yang pernah berlaku di masa lalu, menjadi sorotan karena dapat memicu kembali dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Banyak kalangan khawatir bahwa revisi ini akan mengikis ruang bagi masyarakat sipil dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan militer juga menjadi isu penting. Dengan adanya revisi, ada kemungkinan bahwa pengawasan terhadap tindakan militer menjadi lebih lemah, yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Ini mengingatkan kita pada sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, yang melibatkan aparat militer.

Baca Juga :  Hari Ini, 40 WNI Dievakuasi dari Lebanon Kembali ke Tanah Air

Di sisi lain, ada argumen yang menyatakan bahwa revisi UU TNI diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan baru di bidang keamanan. Namun, penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Baca Juga :  Daftar Tol Gratis yang Diberlakukan Selama Libur Nataru Tahun Ini

Oleh karena itu, dialog yang konstruktif antara pemerintah, TNI, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting. Semua pihak perlu terlibat dalam proses revisi ini agar hasilnya dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan terhadap demokrasi. Dengan cara ini, revisi UU TNI dapat berfungsi untuk memperkuat keamanan tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan oleh bangsa ini.

Berita Terkait

Penyidik KPK, Keterangan Saeful Bahri, Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
BGN Tingkatkan Pelatihan Petugas Dapur MBG Pasca-Insiden Keracunan
Skema Pengoplosan Elpiji Subsidi, Peran Oknum Sales dalam Pengumpulan Bahan Baku
Solidaritas untuk Prabowo: Agum-Wiranto dan Purnawirawan TNI-Polri Berkumpul
19 Narapidana yang Terjerat Miras Oplosan Kembali ke Lapas Bukittinggi
Rasio Penerimaan RI 2025 Diprediksi Anjlok Menurut Bank Dunia, Utang Menjadi Problematika
Kuasa Hukum Jokowi Tidak Menghadirkan Ijazah dalam Sidang di PN Solo
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Direvisi Bank Dunia Menjadi 4,7%
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 9 Mei 2025 - 14:32 WIB

Penyidik KPK, Keterangan Saeful Bahri, Uang Suap Harun Masiku dari Hasto

Selasa, 6 Mei 2025 - 14:57 WIB

BGN Tingkatkan Pelatihan Petugas Dapur MBG Pasca-Insiden Keracunan

Senin, 5 Mei 2025 - 14:31 WIB

Skema Pengoplosan Elpiji Subsidi, Peran Oknum Sales dalam Pengumpulan Bahan Baku

Minggu, 4 Mei 2025 - 22:41 WIB

Solidaritas untuk Prabowo: Agum-Wiranto dan Purnawirawan TNI-Polri Berkumpul

Sabtu, 3 Mei 2025 - 21:23 WIB

19 Narapidana yang Terjerat Miras Oplosan Kembali ke Lapas Bukittinggi

Berita Terbaru

LIFE STYLE & ENTERTAINMENT

12 Jenis Makanan yang Sering Kamu Konsumsi dan Memicu Asam Lambung

Kamis, 8 Mei 2025 - 21:11 WIB